Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
120 Anggota DPR RI Resmi Ajukan Hak Menyatakan Pendapat, Status Wapres Gibran Diujung Tanduk
Umum
11 jam yang lalu
120 Anggota DPR RI Resmi Ajukan Hak Menyatakan Pendapat, Status Wapres Gibran Diujung Tanduk
2
Prakiraan Cuaca BMKG: Hujan Ringan Bakal Guyur Jabodetabek Hari Ini
Metropolitan
20 jam yang lalu
Prakiraan Cuaca BMKG: Hujan Ringan Bakal Guyur Jabodetabek Hari Ini
3
Wapres Gibran Rakabuming Raka Mengundurkan Diri Usai Pertemuan dengan Prabowo di Lanud Halim
Umum
5 jam yang lalu
Wapres Gibran Rakabuming Raka Mengundurkan Diri Usai Pertemuan dengan Prabowo di Lanud Halim
4
Bantah Konflik Kepentingan Pejabat, RANS Buka Suara Soal Kontrak Rp14,6 Miliar
Umum
13 jam yang lalu
Bantah Konflik Kepentingan Pejabat, RANS Buka Suara Soal Kontrak Rp14,6 Miliar
5
Jual e-KTP dan Ijazah via Media Sosial, Sindikat Pemalsu Dokumen di Koja Akhirnya Tumbang
Umum
11 jam yang lalu
Jual e-KTP dan Ijazah via Media Sosial, Sindikat Pemalsu Dokumen di Koja Akhirnya Tumbang
6
Wapres Gibran Didesak Mundur Lewat Hak Menyatakan Pendapat Buntut Sengketa Ijazah
Umum
13 jam yang lalu
Wapres Gibran Didesak Mundur Lewat Hak Menyatakan Pendapat Buntut Sengketa Ijazah
Home  /  Berita  /  Badminton

Kominfo: Ada 1.000 Konten Hoaks di Pemilu 2019

Kominfo: Ada 1.000 Konten Hoaks di Pemilu 2019
Dialog Media Center FWP. (Karundeng)
Jum'at, 19 Oktober 2018 20:49 WIB
Penulis: C. Karundeng
JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menemukan ribuan konten hoaks di media sosial selama masa kampanye Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Mereka juga mendapati maraknya konten kampanye hitam jelang ajang kontestasi.

"Menurut mesin pengais (crawling) kami, sudah ada 1.000 lebih konten hoaks yang terkait dengan politik dan beberapa instrumennya pendukungnya," ujar Plt Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Ferdinandus Setu di sela-sela diskusi yang digelar Forum Wartawan Joeang (FWJ) bertema 'Tahun Politik, Media Menangkal Hoaks dan Fitnah' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (19/10).

Kampanye hitam yang terjadi, imbuh Ferdinandus, cenderung menyerang kedua calon presiden dan calon wakil presiden. Bahkan, konten sengaja diciptakan untuk menyerang salah satu tokoh tertentu.

"Sangat bervariasi, tidak terhindar bukan hanya dari satu kubu umumnya," ucap dia. 

Kominfo telah melakukan penindakan terhadap konten hoaks dan kampanye hitam, melalui koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dari 1.000 konten hoaks, diperkirakan sekitar 20 konten telah diblokir.

"Artinya Bawaslu yang punya hak memutuskan ini masih ranah aman, yang diperbolehkan, atau black campaign yang tidak diperbolehkan. jika Bawaslu sudah menyatakan black campaign, kita akan melakukan pemblokiran," jelas dia.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Sunanto, mengatakan ada peran media massa dalam masifnya penyebaran hoaks. Karenanya ia meminta seluruh stakeholder di perusahaan media termasuk pemilik, mengatasi hal ini. 

"Sebab media memiliki tanggungjawab dalam upaya membangun persatuan dan kesatuan bangsa," jelasnya. 

Sementara, Ketua Forum Wartawan Polri (FWP) Naek Pangaribuan, menambahkan hoaks tidak akan bertumbuh apabila masyarakat cermat dan cerdas saat menerima pesan atau berita. 

"Sebaliknya hoaks akan subur apabila tingkat kecerdasan masyarakat masih rendah. Menurut informasi, Polda Metro Jaya itu menerima laporan kasus hoaks sedikitnya empat laporan per hari," tandas Naek.

Turut hadir pada diskusi Kapendam Jaya Kolonel Inf Kristomei Sianturi dan mantan anggota DPR RI Ruhut Sitompul. ***

wwwwww