Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Usai Pesawat Sriwijaya Air, Prediksi Mbak You soal Gempa Kini Terbukti
Peristiwa
21 jam yang lalu
Usai Pesawat Sriwijaya Air, Prediksi Mbak You soal Gempa Kini Terbukti
2
Ramal 2021 Jokowi Tumbang, Mbak You Bakal Dipolisikan
Politik
21 jam yang lalu
Ramal 2021 Jokowi Tumbang, Mbak You Bakal Dipolisikan
3
DPR Desak Pemerintah Gerak Cepat Tangani Korban Bencana
DPR RI
21 jam yang lalu
DPR Desak Pemerintah Gerak Cepat Tangani Korban Bencana
4
Polisi: Pesta yang Dihadiri Raffi hingga Ahok Tak Berizin
Politik
23 jam yang lalu
Polisi: Pesta yang Dihadiri Raffi hingga Ahok Tak Berizin
5
BAZNAS dan HFI Merespon Cepat Gempa Sulbar
Peristiwa
20 jam yang lalu
BAZNAS dan HFI Merespon Cepat Gempa Sulbar
Home  /  Berita  /  GoNews Group

MPR: Sistem Demokrasi Langsung Tak Efektif, Selagi Masyarakat Indonesia Masih Miskin

MPR: Sistem Demokrasi Langsung Tak Efektif, Selagi Masyarakat Indonesia Masih Miskin
Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin. (GoNews.co)
Sabtu, 20 Oktober 2018 02:26 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
YOGYAKARTA - Soal demokrasi yang saat ini ada di Indonesia, dinilai tidak efektif dan terlalu mahal. Bahkan Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin sependapat dengan usulan Sri Sultan Hamengkubuwono X terkait kembalinya sistem demokrasi langsung menuju sistem demokrasi Pancasila dengan mengedepankan musyawarah mufakat.

Hal ini dikatakan Mahyudin saat membuka acara Press Gatering Pimpinan MPR dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen, Jumat (19/10/2018) di Eastparch Hotel, Yogyakarta.

"Sistem demokrasi langsung tidak berlangsung efektif ketika masyarakatnya masih banyak yang miskin," ujarnya.

Ia berpendapat, saat ini demokrasi masih terbilang mahal. Sehingga berdampak langsung kepada kualitas para pemimpin.

Di lain hal ada orang punya integritas dan kapasitas, tetapi tidak punya uang maka dia tidak bisa ikut dalam kompetisi demokrasi.

Saya setuju kalau demokrasi kita itu diamandemen lagi agar betul-betul kembali kepada demokrasi Pancasila," tegasnya.

Bahkan sejak reformasi bergulir kata Mahyudin, efek dari demokrasi yang mahal juga menjerumuskan beberapa kepala daerah mulai dari Bupati, Walikota, Gubernur bahkan Angota DPR.

"Bayangkan saja, dengan pemilihan secara langsung, para calon ini harus menyediakan ongkos yang tidak sedikit. Ini pengalaman juga ya, ketika saya dianggap mampu menjadi Gubernur, saya itu berfikir panjang. Pertama setelah saya hitung-hitung itu biayanya tidak sedikit, untuk bayar saksi, baleho sampai pemilihan itu hampir 50 miliar lebih. Itu duitnya dari mana," tanya Mahyudin.

"Karena saya itu pebisnis, seandainya saya punya 50 miliar ketimbang nyalon Gubernur ya mending saya belikan kebun sawit hasilnya jelas," candanya.

Artinya kata Mahyudin, dengan biaya yang sangat mahal itulah, para calon terkadang nekat maju tapi menggunakan sponsor.

"Disini tentu tidak ada yang namanya makan gratis. Para sponsor tentu ingin usahanya aman, ingin tambangnya tidak jadi kasus, ingin semuanya, akhirnya apa? Ya setelah duduk kasus mulai bermunculan dan ujungnya dipenjara," tandasnya. ***

wwwwww