Dewan Minta Kemenag Meranti Segera Kirim Data Guru Agama

SELATPANJANG - Dewan minta Kemenag Meranti segera mendata berapa jumlah riil guru agama yang ada di Kepulauan Meranti. Dari data itu, harus dijelaskan juga siapa-siapa yang paling tepat untuk diberi bantuan.

"Saya sudah minta data riil nya kepada Kakan Kemenag," aku anggota DPRD Kepulauan Meranti, auzi Hasan SE, Selasa (13/11/2018).

Fauzi juga mengaku sudah membicarakan dengan Bupati Irwan terkait hibah ke Kemenag untuk membantu honorer Kemenag yang beberapa tahun belakangan menjadi sorotan bersama.

"Kita konsen membantu guru agama. Hanya saja, kita butuh data valid. Ini sudah saya soundingkan dengan bupati," beber Fauzi.

Data itu, harus menjelaskan siapa-siapa saja honorer Kemenag yang layak mendapat bantuan. ?Karena, di lapangan ada jumlah guru sama banyak dengan siswa. Serta ada juga guru yang rangkap, pagi mengajar SD atau SMP, siangnya mengajar madrasah (sekolah agama non formal).

Pada tahun-tahun sebelumnya, honorer Kemenag yang mengajar sekolah non formal mendapat semacam uang tunjangan yang berasal dari hibah Pemda ke Kemenag. Ketika tahun lalu (2017-red), dana itu tak bisa disalurkan. Sehingga tak sedikit honorer mempertanyakan atas ketidakjelasan nasib mereka. Sementara di sekolah tidak mendapat bantuan biaya pendidikan dari orang tua murid.

Hal ini juga sempat disinggung Hafizoh, Anggota Banggar DPRD Meranti dalam rapat paripurna, Selasa siang. Hafizoh minta pengesahan KUA-PPAS 2019 Kepulauan Meranti ditunda. Sebab ia belum melihat komitmen Pemda? membantu guru-guru agama atau guru honor Kemenag.

Namun, apa yang disampaikan Hafizoh itu dibantah Fauzi Hasan dan Said Hasyim. Menurut mereka, Pemda dan Legislatif sebelumnya sudah membahas dan konsen membantu honorer Kemenag. Namun data yang diminta memang harus disiapkan, sebab itu lah yang akan dijadikan landasan dalam menyalurkan bantuan.

"Apa yang disampaikan Anggota Banggar (Hafizoh-red) tadi sangat baik. Itu tetap kita laksanakan, karena perhatian pemda ke guru agama sesuai visi dan misi daerah," ujar Said Hasyim.

"Kalau itu tak ada, jangan kita sahkan (APBD 2019)," tambah Fauzi Hasan.

Desember 2017 lalu, data dari Kemenag, jumlah guru honor yang sering diberikan bantuan dana bersumber dari hibah Pemda sekitar 3.115 orang. Namun, tahun 2017 Kemenag tak lagi menerima hibah Pemda lantaran keterbatasan anggaran akibat rasionalisasi. Kemenag pun angkat tangan dan mengaku tak bisa berbuat banyak.

Berkali-kali pula para guru honor ini mendatangi? Kemenag dan DPRD Kepulauan Meranti. Namun usaha itu tak membuahkan hasil. Sehingga, pada tahun 2018 diminta data valid jumlah guru dan siapa-siapa saja guru honor Kemenag yang layak diberikan bantuan. ***