Diundang Presiden RI ke Istana Negara, Bupati Inhil Sampaikan Hal Ini

TEMBILAHAN - Bupati Inhil, HM Wardan menjadi satu dari 30 Bupati di Indonesia yang diundang Presiden RI, Joko Widodo ke Istana Negara, Senin (12/11/2018).

Pada pertemuan dalam rangka sinergi pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah serta situasi dan tantangan ekonomi global ini, dimanfaatkan juga oleh Bupati untuk menyampaikan potensi perkelapaan yang ada di Inhil.

Menurut Bupati, di tengah dinamika ekonomi global yang tidak menguntungkan bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, sudah sepatutnya potensi daerah seperti yang ada di Kabupaten Inhil dapat diberdayakan secara maksimal sehingga mampu membantu memperkokoh pondasi ekonomi nasional.

"Kita memiliki potensi di bidang perkebunan kelapa, bahkan potensi yang besar. Arah pembangunan sektor ini jelas, yakni Industrialisasi, bahkan dalam skala rumah tangga sekalipun," jelas Bupati.

Maka itu, Bupati berharap, Pemerintah Pusat dapat mengerahkan segenap dukungan konkretnya terhadap Kabupaten Inhil pada sektor perkebunan kelapa, terutama dalam hal sokongan menuju gerbang revolusi industri kelapa.

"Orientasi ekspor yang menjadi tujuan kita. Jika memang perusahaan domestik ingin mengambil peran silahkan, dimana produk turunan kelapa asal Kabupaten Inhil dapat menjadi komoditas subtitusi di dalam negeri atas kelapa-kelapa yang mungkin diimpor dari luar," lanjutnya.

Namun, sayangnya belakangan ini, menurut Bupati, Kabupaten Inhil diterpa berbagai kendala pada sektor hulu perkebunan kelapa yang diasumsikan dapat mengancam kesinambungan dari produksi kelapa lokal masyarakat pekebun kelapa.

Dengan penuh pengharapan sekaligus keyakinan, Bupati Inhil pun menyerahkan proposal permohonan bantuan secara langsung kepada Presiden Joko Widodo.

"Harapan terbesar kita adalah Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan kepada kita dalam upaya penyelamatan perkebunan kelapa dan perbaikan harga kelapa. Selain itu juga kita berharap dapat support di bidang pembangunan infrastruktur dan penunjang lainnya," tukas HM Wardan.

Sebelumnya, dalam pertemuan yang digagas oleh APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) dan bersifat mendadak itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan ancaman gangguan ekonomi global terhadap ekonomi Indonesia berasal dari berbagai permasalahan.

Sebagai contoh, krisis ekonomi yang melanda negara di benua Amerika, seperti Venezuela, Brazil dan Argentina, termasuk pula Turki yang sedang diguncang permasalahan ekonomi.

Disamping itu, perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda juga turut andil dalam kondisi yang mengancam perekonomian nasional.

Dalam posisi yang tidak menguntungkan ini, Joko Widodo meminta agar para Pemimpin di Daerah dapat memahami bahwa kondisi seperti ini dapat berdampak langsung terhadap masyarakat, khususnya berkenaan dengan masalah inflasi meski inflasi Indonesia masih terjaga. ***