Sosialisasi di Riau, BPH Migas Bicara Soal Kerjasama Pengawasan Kegiatan Usaha Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa

PEKANBARU - Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas melakukan sosialisasi pengawasan bersama penanganan kegiatan usaha pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa di Provinsi Riau, Kamis (15/11/2018).

Sosialisasi ini mengangkat tema "Terwujudnya sinergitas instansi dalam rangka pengamanan kegiatan usaha pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa untuk menunjang pembangunan nasional".

Anggota Komite BPH Migas, Hendry Ahmad mengatakan, bahwa sosialisasi ini merupakan tindaklanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) antara BPH Migas dengan Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 02/MOU/KABPH/2018 dan Nomor : B/58/IX/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pengamanan dan Penegakan Hukum dalam Rangka Pengawasan, Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.

"Di sini saya jelaskan, bahwa secara regulasi, BPH Migas tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan ketika terjadi penyelewengan pendistribusian. Tapi tugas BPH Migas mengatur dan mengawasi badan usaha sesuai izin usaha yang dimiliki," ungkapnya.

Sesuai kerjasama dengan BPH Migas tersebut, untuk itu, Kabagpatkerma Rokerma SOPS Polri, Kombes Pol Umardani MSi meminta jajaran Polri yang ada di Polda Riau untuk pro aktif dan responsif untuk mengantisipasi terhadap gejala ganguan yang bisa mengganggu operasi BPH Migas. 

"Untuk antisipasi itu jajaran Polri butuh adanya pertukaran data dan informasi dari BPH Migas. Data tersebut penting agar jajaran Polri bisa bergerak cepat dan tepat sasaran," ucapnya. 

Namun sebelum dilakukan penegakan hukum, perlu dilakukan pembinaan kesadaran hukum kepada masyarakat serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia Polri. 

"Peningkatan sumber daya ini penting, agar teman-teman Polri juga memahami Tupoksinya saat melakukan penegakan hukum di lapangan," sebutnya. 

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII, Muhammad Nasir, menilai kerjasama yang dilakukan BPH Migas dan Polri sangat positif. Karena itu wujud yang baik dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa.

"Saya melihat kerjasama ini sangat bagus. Tapi saya harap regulasi Migas ini supaya bisa diawasi dengan baik dan aman sampai ke bawah," tandasnya. ***