DPRD Riau Pastikan Penambahan Modal untuk BUMD tak akan Diakomodir pada APBD 2019

PEKANBARU - Anggota Banggar (Badan anggaran) DPRD Riau, Suhardiman Amby memastikan usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengenai penambahan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), tidak akan diakomodir pada APBD 2019.

Ia mengatakan, bahwa dana APBD sebesar Rp9,1 triliun dialokasikan untuk kebutuhan wajib. Sehingga tidak mungkin bisa digunakan sebagai penambahan modal BUMD.

"APBD sekitar Rp9,1 triliun digunakan untuk biaya-biaya rutin. Seperti pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan bantuan desa," ujarnya di Pekanbaru, Senin (19/11/2018).

Politisi yang akrab disapa Datuk ini mengatakan, bahwa sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk penambahan modal BUMD. Pasalnya, APBD Riau saat ini sedang mengalami defisit, jadi harus mengutamakan belanja prioritas.

"Penambahan tersebut kemungkinan bisa dilaksanakan apa bila kondisi keuangan daerah sedang surplus, bukan defisit seperti saat ini," papar politisi Partai Hanura tersebut.

"Jadi usulan tersebut sudah pasti tidak akan diakomodir," sambungnya lagi.

Sebelumnya, Pemprov mengusulkan penambahan modal sebesar Rp3 triliun untuk BUMD di seluruh Riau. ***