Jadi Titik Awal Pembangunan Tol Padang-Pekanbaru, Plt Gubri: Pekanbaru akan Jadi Pusat Perekonomian Sumatera

PEKANBARU - Plt Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim menyatakan tol Padang-Pekanbaru sudah mulai dikerjakan dan Kota Pekanbaru menjadi titik awal pelaksanaan proyek tersebut. Jika ruas tol ini selesai termasuk Dumai, maka Pekanbaru akan menjadi perekonomian Sumatera.

"Tol Padang-Pekanbaru sudah akan dikerjakan dan untuk awal pengerjaan, lokasinya di Kota Pekanbaru," kata Plt Gubri kepada GoRiau.com, baru-baru ini di Pekanbaru.

Plt Gubri melanjutkan, untuk pelaksanaan proyek jalan tol yang akan menghubungkan dua provinsi tetangga ini, pihaknya sudah mendatangkan penyandang dananya dan juga sebuah bank luar negeri.

"Hari Kamis pekan lalu saya sudah bertemu dengan penyandang dana dan juga dari bank luar negeri untuk membahas pengerjaan proyek tol Padang-Pekanbaru yang disepakati dimulai dari Kota Pekanbaru," tuturnya.

Masih kata Plt Gubri, dengan adanya tol Padang-Pekanbaru ini, tentu Kota Pekanbaru akan semakin maju dan berkembang pesat dari segala sektor, termasuk perekonomiannya. "Jadi jangan heran, jika nanti Pekanbaru ini akan menjadi ibukota pulau Sumatera," sebutnya.

Sebelumnya, pengerjaan proyek tol Sumbar-Riau seksi I direncanakan dimulai dari Padang Pariaman-Sicincin. Namun, karena terkendala pembebasan lahan, akhirnya pembangunan tol diubah menjadi Pekanbaru-Bangkinang.

Tol Padang - Pekanbaru merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 58 Tahun 2017. Groundbreaking dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada Februari 2018 dan ditargetkan selesai pada 2025.

Tol itu dinilai memiliki nilai strategis karena akan mempercepat akses dua provinsi dari awalnya 8-12 jam tergantung kecepatan kendaraan dan kondisi kemacetan jalan menjadi hanya 4 jam bahkan bisa kurang.

Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) oleh PT Hutama Karya telah dilakukan oleh Direktur Utama Hutama Karya Bintang Perbowo disaksikan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 18 Juli 2018. ***