Berantas Kemiskinan di Rohil Tidak Cukup Memberikan Bantuan Langsung, Tapi Harus Dilakukan Secara Integrasi Lintas Sektoral

BAGANSIAPIAPI - Wakil Bupati Rokan Hilir, Drs Jamiluddin menyebutkan, penanganan masalah kemiskinan di Kabupaten Rohil tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan secara langsung pada masyarakat miskin, tapi harus dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan lintas sektoral.

''Selain itu, yang paling utama adalah harus didukung dengan basis data yang lengkap. Karena penyebab kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh aspek-aspek yang bersifat materialistik semata, akan tetapi juga karena kerentanan dan minimnya akses untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin,'' kata Jamiludin pada saat membuka acara Rakor Program Penanggulangan Kemiskinan di aula kantor Bappeda, Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, Riau baru-baru ini.

Dia mengajak seluruh OPD untuk bekerja sungguh-sungguh dan secara bersama-sama berperan aktif dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan yang tergabung dalam tim penanggulangan kemiskinan Kabupaten Rohil. Keberhasilan penanggulangan kemiskinan sangat tergantung dari kemampuan mengidentifikasikan sasaran penerima manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan.

''Untuk itu, peran data dan indikator menjadi faktor yang sangat penting,'' ujarnya.

Sementara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rohil, Job Kurniawan menerangkan, tim nasional penanggulangan kemiskinan kabupaten saat ini dipimpin langsung oleh wakil bupati dan sekretariatnya berada di kantor Bappeda.

"Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rohil saat ini dipimpin Wakil Bupati dan sekretariatnya Kepala Bappeda. Kami dari Bappeda sudah mencatat nama-nama TNPK ini, kami sudah ambil datanya dan akan diserahkan ke seluruh kecamatan untuk dapat digunakan dalam hal program-program penanggulangan kemiskinan," kata Job.

Dengan adanya TNPK Kabupaten ini, sambung Job, hendaknya dapat saling berkoordinasi dan bersinergi antar OPD dalam penanggulangan kemiskinan serta membuat laporan ke TNPK Propinsi, walaupun tupoksinya ada pada Dinas Sosial. Salah satu yang dibahas pada rakor hari ini bagaimana program ini dapat dilakukan dengan sistem layanan rujukan terpadu (SLRT), sehingga apapun keluhan masyarakat dapat terinput. ''Jadi bisa tahu apa keluhan masyarakat,'' jelasnya.

Upaya penanggulangan kemiskinan, tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan secara langsung pada masyarakat miskin seperti yang sudah berjalan saat ini misalnya bantuan KIS, beras Rastra, RLH dan PKH. Karena penyebab kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh aspek-aspek yang bersifat materialistik semata, akan tetapi juga karena kerentanan dan minimnya akses untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin.

Pendekatan pemberdayaan yang dimaksud adalah agar masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumberdaya yang dimilikinya dan dengan sistem layanan rujukan terpadu kedepannya sehingga apapun keluhan masyarakat itu dapat terinput sendiri atas apa yang dibutuhkan selama ini. Karena kita hanya tahu bahwa bantuan RLH, PKH atau KIS masyarakat hanya tinggal menerima saja padahal ada kalanya masyarakat itu hanya butuh modal usaha atau cuma sekedar butuh kursi roda dan lainnya.

''Perencanaan program dilakukan secara terbuka dengan prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat sehingga hasilnya menjadi bagian dari perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Proses ini membutuhkan koordinasi dalam melakukan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan program yang jelas antar pemangku kepentingan dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan tersebut," terang Job. ***