Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Lawan Bali United, Thomas Doll Harapkan Pemain Persija Jakarta Bugar
Olahraga
19 jam yang lalu
Lawan Bali United, Thomas Doll Harapkan Pemain Persija Jakarta Bugar
2
Persis Solo Pantau Fisik Pemain Selama Ramadan
Olahraga
19 jam yang lalu
Persis Solo Pantau Fisik Pemain Selama Ramadan
3
Dengan Tema Mawar Hitam, Pameran Busana Migi Rihasalay Pukau Pengunjung Indonesia Fashion Week 2024
Umum
20 jam yang lalu
Dengan Tema Mawar Hitam, Pameran Busana Migi Rihasalay Pukau Pengunjung Indonesia Fashion Week 2024
4
Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Timnas U-16 Tahap Kedua
Olahraga
20 jam yang lalu
Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Timnas U-16 Tahap Kedua
5
Cinta Laura Tetap Produktif di Bulan Ramadan
Umum
21 jam yang lalu
Cinta Laura Tetap Produktif di Bulan Ramadan
6
Ilhamsyah Bersyukur Menit Bermain Bertambah
Olahraga
19 jam yang lalu
Ilhamsyah Bersyukur Menit Bermain Bertambah
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Refleksi Akhir Tahun 2018 dan Tahun Politik 2019, DPR Ajak Wartawan Hindari Hoax

Refleksi Akhir Tahun 2018 dan Tahun Politik 2019, DPR Ajak Wartawan Hindari Hoax
Refleksi Akhir Tahun Pimpinan Parlemen dan Pangukuhan Koordinatoriat Wartawan Parlemen 2018-2020.(GoNews.co)
Selasa, 18 Desember 2018 13:01 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy

JAKARTA - Dinamika politik di dalam negeri pada akhir tahun 2018 dan jelang pemilu, pileg serta Pilpres 2019 memang cenderung semakin memanas. Ada sejumlah gerakan atau aksi yang membuat sebagian masyarakat tidak nyaman.

Hal Ini diungkapkan Ketua DPR Ri, Bambang Soesatyo saat menghadiri acara refleksi akhir tahun 2018 Parlemen sekaligus pengenalan dan pelantikan Pengurus Koordiantoriat Wartawan Parlemen, Selasa (18/12/2018) di Media Center Nusantara III Gedung Parlemen Senayan.

"Kondusifitas sejumlah daerah pun sempat terganggu akibat manuver politik. Namun begitu, kami dari pimpinan DPR memastikan stabilitas negara sangat kondusif, baik di penghujung tahun ini maupun sepanjang 2019 mendatang," ujar Bamsoet.

DPR kata Bqamsoet, bersama TNI dan Polri dan pemerintah, memastikan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 akan berlangsung aman dan damai. "Pemilihan anggota legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) tetap akan menjadi pesta demokrasi sekaligus menjadi ruang bagi semua komponen masyarakat melaksanakan kedaulatannya," paparnya.

Untuk itu, Bamsoet juga berharap kepada para insan pers, khususnya Pengurus Koordinatoriat Wartawan Parlemen yang baru terpilih dan dipimpin Romdony Setiawan bisa menjadi corong DPR, DPD dan MPR RI untuk menyampaikan hal-hal pencampaian kinerja lemabaga parlemen.

"Dan yang terpenting ikut membendung berita-berita hoax yang bisa meresahkan masyarakat. Saya meyakini, para jurnalis di Parlemen juga berkomitmen untuk itu. Dan saya berharap mulai hari ini dan yang akan datang, insan pers bisa bekerja profesional dan bermartabat sesuai undang-undang dan kode etik jurnalistik," imbaunya.

Selain itu, Bamsoet juga memastikan, aktivitas pemerintah dan DPR akan tetap fokus pada tugas-tugas kenegaraan maupun kegiatan pembanguna, sehingga menjadi bukti bahwa Indonesia sangat stabil dan kondusif.

"Semua elemen masyarakat di semua daerah pun tetap menjalankan aktivitas masing-masing sebagaimana biasanya, meskipun ada upaya mengeskalasi tensi politik dengan sejumlah gerakan, pernyataan provokatif hingga penghinaan kepada Presiden RI. Namun, segala sesuatunya bisa dikelola sebagaimana mestinya oleh aparat keamanan dan maupun penegak hukum," tandasnya.

Untuk menyejukan suasana, Bamsoet juga mendorong semua kekuatan politik untuk lebih menahan diri. "Silahkan berkampanye sambil menyuarakan kritik kepada pemerintah. Namun, jangan sampai kebebasan mengemukakan pendapat itu disalahgunakan dengan melancarkan penghinaan kepada bangsa dan negara, menghina lambang negara, atau memprovokasi publik," tegasnya.

Penegakan Hukum Kasus korupsi

Soal penegakan hukum di Indonesia kata Bamsoet, sepanjang tahun 2018 masih didominasi soal korupsi. Pemberitaan tentang penangkapan para tersangka kasus korupsi masih sangat marak. Namun begitu kata dia, berdasarkan informasi dari KPK, sejumlah penindakan kasus korupsi sepanjang 2018 mengalami penuirunan yang cukup signifikan. Baik aspek penyelidikan, penyidikan, penuntutan, inkrah (berkekuatan hukum tetap) hingga eksekusi, semuanya mengalami penurunan.

"Jumlah penyelidikan turun 38,2 persen, dari 123 kasus di 2017 menjadi 76 kasus di 2018. Jumlah penyidikan turun 29,8 persen, dari 121 kasus menjadi 85 kasus. Angka penuntutan juga turun hingga 51,5 persen.

Kendati diklaim menurun, masyarakat merasakan bahwa Korupsi masih marak. Apalagi, sepanjang tahun ini, tersangka koruptor yang terjaring KPK cukup banyak dari unsur atau oknum kepala daerah," paparnya.

Sudah barang tentu kasus-kasus itu kata Bamsoet, tetap menjadi perhatian masyarakat di berbagai daerah. Reformasi birokrasi memang telah mencatat progres yang cukup signifikan. Tetapi masyarakat merasakan bahwa progres reformasi birokrasi itu belum mampu menangkal atau mempersempit ruang gerak bagi oknum birokrat melakukan korupsi.

"Sudah sekitar 100 kepala daerah yang ditangkap KPK karena keterlibatan mereka dalam kasus korupsi. Namun, fakta-fakta historis itu tidak berhasil menumbuhkan efek jera. Tahun ini pun tercatat sebagai yang terbanyak bagi KPK melancarkan OTT, yakni 28 operasi," tukasnya.

Menurut mantan Ketua Komisi III DPR ini, reformasi birokrasi akan dinilai gagal jika tidak mampu menangkal korupsi. Karena itu, Pemerintah bersama institusi penegak hukum kata dia, harus mulai merumuskan strategi pencegahan korupsi yang efektif.***

wwwwwwhttps://green.radenintan.ac.id/max/https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/https://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/