Home > Berita > Umum

Di Halaqah K2 Aswaja, Para Kiyai Minta Sandiaga Uno Prioritaskan Tenaga Kerja Dalam Negeri

Di Halaqah K2 Aswaja, Para Kiyai Minta Sandiaga Uno Prioritaskan Tenaga Kerja Dalam Negeri
Kamis, 14 Maret 2019 19:34 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
PEKALONGAN - Jika nantinya menang dan terpilih sebagai Wakil Presiden RI mendampingi Prabowo Subianto, Sandiaga Salahuddin Uno diminta untuk menciptakan lapangan kerja dan membatasi para pekerja asing di Indonesia.

Khususnya di bidang-bidang yang bisa ditangani oleh tenaga kerja dalam negeri. Hal ini disampaikan Para Kyai di acara Halaqah K 2 Aswaja (Komunitas Kyai Ahlussunah Wal Jamaah) di Hotel  Sahid Mandarin Pekalongan Jawa Tengah, Kamis (14/3/2919).

Acara yang dihadiri KH Muhammad Najih Maimoen (Gus Najih) dan Muhammad Wafi Maimoen (Gus Wafi) keduanya putra ulama khatismatik Maimoen Zubair, calon wakil presiden nomor urut 02 ini,  berjanji akan meninjau peraturan presiden tentang tenaga kerja.

"Prabowo - Sandi akan lebih mengutamakan tenaga kerja untuk anak negeri. Sekarang pengangguran di kalangan muda  yang ironisnya 7 juta pengangguran itu banyaknya dari SMK," terangnya.

Sandi menilai, pendidikan SMK yang diterapkan saat ini kurang tepat. Seharusnya kata dia, pendidikan SMK harus nyambung dengan dunia usaha.

Jika dia dan Prabowo Subianto terpilih jadi presiden dan wakil presiden, Sandi berjanji akan memperbaiki pendidikan. Ia mengaku punya terobosan agar angka pengangguran lulusan SMK bisa ditekan.

"Putra-putra bangsa harus diberikan peluang prioritas. Kedua pengelolaan bangsa ini yang berpusat dengan sumber daya produksi sendiri Insya Allah kita bisa mandiri, kita bisa swasambada pangan dan menekan harga bahan pokok. Insya Allah Prabowo-Sandi di 2019 akan memberikan peluang terbaik kepada tenaga kerja lokal dan pengusaha nasional," bebernya.

Di sisi lain, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing, dinilai merugikan bagi tenaga kerja dan pengusaha lokal. Sandiaga ingin aturan tersebut diubah agar lebih memihak kepada anak negeri

"Sekarang sudah ada Perpres yang menghapuskan 20 banding 1, itu akan kami revisi karena itu tidak adil untuk tenaga kerja nasional dan untuk tenaga kerja Indonesia. Revisinya kita ubah komposisinya harus diutamakan pekerja lokal, kita prioritaskan kalau belum terisi tidak dibuka untuk orang asing," tutupnya.***


wwwwww