DPR Tegaskan Pers Tak Perlu Takut UU ITE

JAKARTA - Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo alias Bamsoet, mengimbau insan pers tak perlu khawatir tugasnya jurnalistiknya terganggu oleh UU ITE.

"(Karena, red) dalam melaksanakan tugasnya, awak media sudah mengacu pada UU pers dan kode etik jurnalistik," kata Bamsoet di Jakarta, Kamis (11/04/2019).

Tak hanya wartawan, publik secara umum pun, ditegaskan Bamsoet, tak perlu khawatir terhadap UU ITE, karena selain proses pembentukan UU yang sudah sesuai dengan mekanisme DPR dimana masukan dari masyarakat juga diperhitungkan kala itu, kerugian akibat penerapan UU itu pun memiliki jalur penyelesaian hukum.

"(Siapapun, red) yang merasa dirugikan dengan diberlakukannya UU ITE dapat mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (sebagai pihak, red) yang berwenang menentukan keberlakuan suatu UU," tegas Bamsoet.

Sebelumnya, Ketua Pusat Studi Hukum Hak Asasi Manusia, Universitas Airlangga, Herlambang Wiratraman menilai pasal 27 ayat 3 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mungkin digugat kembali.

Muatan pasal 27 ayat 3 UU ITE yang melarang, "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik", dinilai menciderai kebebasan pers.

"Itu merugikan jurnalis," jelas Herlambang dalam diskusi di Dewan Pers, Jakarta Pusat pada Rabu (10/4/2019).

Sekedar pengingat, pasal tersebut pernah digunakan dalam perkara; Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes), Fathur Rokhman yang mengadukan eks jurnalis salah satu media onlien, Zakki Amali ke Polda Jawa Tengah terkait pemberitaan kasus dugaan plagiasi karya ilmiah.

Selain itu, kasus Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi yang dipolisikan oleh sejumlah hakim karena keterangannya di media sebagai narasumber.***