IPW soal Capim KPK, Mulai Pembubaran KPK sampai Pencoretan Capim asal KPK

JAKARTA - Presidium Ind Police Watch angkat bicara soal seleksi Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) era mendatang. Pencalonan dari Internal KPK, dan dari Jaksa serta Polri, menjadi sorotan.

Dalam siaran persnya, Sabtu (06/07/209), IPW menilai, "jika tidak ada UU yang melarang calon dari Polri maupun Jaksa dan karyawan KPK untuk ikut seleksi Capim KPK, tentunya siapa pun tidak berhak untuk melarang,".

Hanya saja, katanya, "jika polisi dan jaksa ikutan dan terpilih menjadi pimpinan KPK muncul tanda tanya, 'buat apa ada KPK?', 'kenapa tidak Tipikor Polri dan Kejaksaan saja yang diperkuat?"

"Bubarkan saja KPK yang ujung-ujungnya hanya sebuah kesia-siaan dan ekonomi biaya tinggi, dengan hasil kinerja yang belum tentu maksimal," kata Ketua IPW, Neta S. Pane dalam rilis tersebut.

Lebih jauh IPW berharap, Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK, membuat kesepakatan bahwa petahana Pimpinan KPK yang ikut lagi dalam seleksi, sebaiknya dicoret atau tidak diloloskan untuk periode kedua.

Ada dua alasan yang mendasari pemikiran IPW, kata Neta. Pertama, belum pernah ada sejarahnya pimpinan KPK menjabat dua periode. Kedua, dalam periode sebelumnya mereka bisa dianggap gagal karena terjadi perseteruan atau konflik yg tajam di jajaran penyidik KPK.

"Selain itu pimpinan KPK tersebut membiarkan terjadinya politisasi KPK sehingga menjelang pilpres 2019 hanya elit partai pendukung 01 saja yang diciduk dalam OTT," kata Neta.

Selain itu juga, lanjut Neta, jajaran pimpinan KPK tersebut tidak berani menuntaskan kasus korupsi yang diduga melibatkan RJ Lino, Emirsyah Sattar mantan Dirut Garuda dan Syamsul Nursalim serta Itjih Nursalim yg sudah menjadi tersangka.

"KPK periode ini hanya berani bermain-main di lingkaran bawah dgn OTT sebagai pencitraan pemberantasan korupsi. Jika mereka sudah gagal kenapa harus dua periode? Sebaiknya mereka dicoret dan tidak diloloskan," tukas Neta.

Seperti diketahui, pendaftaran Capim KPK periode 2019-2023 telah ditutup pada Kamis (04/07/2019) pukul 24.00 WIB, tengah malam lalu. Ratusan orang telah mendaftar, termasuk diantaranya, sekitar 11 dari unsur Polri dan 17 dari unsur KPK.***