Rekonsiliasi Dibangun dengan Mengedepankan Kepentingan Bangsa

Rekonsiliasi Dibangun dengan Mengedepankan Kepentingan Bangsa
Senin, 15 Juli 2019 16:56 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Sabtu (13/7/2019) dianggap sebagai simbol pemersatu usai memanasnya situasi politik pasca Pilpres 2019.

"Kami memberi apresiasi pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto di Stasiun MRT Lebak Bulus”, ujar anggota MPR dari Fraksi Nasdem, Syarief Abdullah Alkadrie.

"Pertemuan tersebut memberi kesejukan pada bangsa," tambah pria asal Kalimantan Barat itu saat menjadi narasumber dalam acara 'Diskusi Empat Pilar MPR’, 15 Juli 2019, di Media Center, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.

Abdullah Alkadrie menuturkan Pemilu Presiden dilakukan setiap 5 tahun sekali. Dalam Pemilu Presiden pastinya ada pasangan calon. "Jadi bisa dua pasangan, tiga bahkan empat," ucapnya.

Pasangan itu kata Dia, terbentuk dengan peraturan perundangan, seperti harus memenuhi parlement threshold 20 persen di parlemen dan atau 25 persen suara nasional.

Koalisi yang dibangun, menurut Abdullah Alkadrie harus sesuai dengan platform yang sama. Ia menyebut partainya mendukung Joko Widodo selama dua kali Pemilu Presiden karena mempunyai persamaan visi dan misi. "Jadi koalisi dibangun tidak secara pragmatis. Bila pragmatis ini yang perlu dikritisi," tambahnya.

Bagi Abdullah Alkadrie bila ada partai yang memilih di luar koalisi pendukung pemerintahan, baginya itu tidak menjadi masalah. "Menjadi oposisi itu juga salah satu bentuk kebersamaan. Dengan adanya oposisi menurutnya membuat demokrasi yang ada menjadi sehat dan bagus. Menjadi bagus kalau ada pihak yang mengingatkan," tegasnya.

Diakuinya, Pemilu Presiden pada tahun 2019 berbeda dengan Pemilu Presiden sebelumnya. Pada Pemilu Presiden kali ini ada potensi yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Isu-isu strategis disebut dikalahkan oleh isu-isu primordial. "Bisa jadi hal ini untuk mengangkat emosional pendukung. Banyak informasi yang diplintir," tukasnya.

Untuk itu dirinya berharap agar rekonsiliasi yang dibangun bersifat makro, untuk kepentingan bangsa, kepentingan besar yang perlu dipersamakan. Dirinya kembali mengakui bahwa di antara masyarakat masih ada ketidakdewasaan dalam berpolitik di mana ada yang belum mengakui kekalahan. Menyikapi hal demikian, perlu bersama untuk menghilangkan riak-riak. Menurutnya ke depan perlu membangun rasa kebersamaan. Selepas Pemilu Presiden diharap semua kembali ke aktivitas semula sembari memupuk rasa kebangsaan.

Sementara itu, Anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sodik Mujahid, dalam kesempatan yang sama menuturkan rekonsiliasi tidak menjadi masalah selama masih dalam bingkai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. "Selama dalam bingkai Empat Pilar MPR, rekonsiliasi tak masalah," ujarnya.

Menurutnya, nilai-nilai seperti itulah yang perlu diajarkan kepada masyarakat. Nilai-nilai Empat Pilar dikatakan harus dijadikan dasar dalam demokrasi bangsa ini, dalam check and balances. “Kita akan mengkritik sekeras apapun namun tetap dalam bingkai Empat Pilar, bingkai konstitusi”, tuturnya.

Meski demikian Partai Gerindra juga akan memuji dan mengapresiasi langkah pemerintah bila benar dalam menjalankan pembangunan. Disampaikan kepada peserta diskusi, bahwa Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto lebih mengutamakan kepentingan bangsa.***


wwwwww