Abdul Kharis Apresiasi Pemerintah Indonesia yang Berhasil Desak PBB Tetapkan Status Ilegal Pemukiman Israel di Palestina

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari mengapresiasi Kementerian Luar Negeri Indonesia yang berhasil mendesak Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menegaskan status ilegal pemukiman Israel di Palestina dalam Pertemuan DK PBB Palestina di New York, Rabu (20/11/2019) lalu

"Pembangunan pemukiman di wilayah pendudukan Palestina lalu diakui sepihak oleh Amerika, jelas menohok akal sehat kita. Alhamdulillah 10 Anggota tidak tetap DK PBB masih punya hati nurani dan akal sehat, hormat kami untuk semua," ucap Kharis dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jum'at (22/11/2019).

Hal tersebut merupakan kali pertama setelah sekian lama Presiden DK PBB gagal diberikan mandat untuk berbicara atas nama DK terkait isu Palestina. Atas dorongan Indonesia, sepuluh anggota tidak tetap DK PBB mengeluarkan pernyataan bersama untuk menghentikan pembangunan tersebut.

Setelah berhasil mendorong dikeluarkannya status ilegal dan pernyataan bersama, Indonesia juga mendesak Israel untuk menghentikan kekerasan yang telah memakan banyak korban jiwa.

Sebagai anggota DPR dari Fraksi PKS yang perduli terhadap Palestina, Ia juga meminta agar Pemerintah di tanah air perlu melakukan penggalangan dana bantuan untuk meringankan beban korban serangan Israel dan menghimbau masyarakat Indonesia untk memberi bantuan material dan spiritual kepada korban serangan Israel ini melalui lembaga resmi.

“Di samping amanah konstitusi memperjuangkan kemerdekaan Palestina, perlu langkah bersama Pemerintah dengan Rakyat Indonesia dalam menggalang solidaritas. Sebagai umat Islam kita harus membantu meringankan dengan segala daya upaya untuk menolong Rakyat Palestina, baik material maupun moril," Tutup Kharis.***