Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
PP FTI Prihatin dan Kecewa Triathlon Tak Dipertandingkan di SEA Games 2027
SEA Games
23 jam yang lalu
PP FTI Prihatin dan Kecewa Triathlon Tak Dipertandingkan di SEA Games 2027
2
NOC Indonesia Cermati Sejumlah Cabor Unggulan Tak Dipertandingkan di SEA Games 2027
SEA Games
24 jam yang lalu
NOC Indonesia Cermati Sejumlah Cabor Unggulan Tak Dipertandingkan di SEA Games 2027
3
Kalahkan Jeon Hyeok Jin, Ginting Melaju ke Babak 16 Besar
Sepakbola
21 jam yang lalu
Kalahkan Jeon Hyeok Jin, Ginting Melaju ke Babak 16 Besar
4
Ardhi Tjahjoko Optimistis Persija Bisa Tampil Maksimal Hadapi Persebaya
DKI Jakarta
20 jam yang lalu
Ardhi Tjahjoko Optimistis Persija Bisa Tampil Maksimal Hadapi Persebaya
5
Kasus Suap HGB Summarecon Bogor, KPK Dalami Aliran Dana ke Orang Kepercayaan Nusron Wahid
Hukum
23 jam yang lalu
Kasus Suap HGB Summarecon Bogor, KPK Dalami Aliran Dana ke Orang Kepercayaan Nusron Wahid
6
12 Anggota PMR DKI Berangkat ke Jepang Ikuti Program Pertukaran Pemuda
Metropolitan
23 jam yang lalu
12 Anggota PMR DKI Berangkat ke Jepang Ikuti Program Pertukaran Pemuda
Home  /  Berita  /  Badminton

Komisi IV DPR Pertanyakan Rencana Kementan Terapkan Syarat SNI di Produk Holtikultura

Komisi IV DPR Pertanyakan Rencana Kementan Terapkan Syarat SNI di Produk Holtikultura
Jum'at, 22 November 2019 14:44 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia mempertanyakan rencana Kementerian Pertanian yang akan menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap komoditas hortikultura impor.

Menurut Riezky atau biasa disapa Kiki, dalam rapat komisi IV dengan Kementerian Pertanian beberapa waktu lalu sempat dipertanyakan ide SNI tersebut. "SNI yang diinginkan itu seperti apa sih. Apa yang membuat harus di SNI kan," tutur Riezky kepada wartawan, Jumat (22/11).

Dia berharap Kementan jangan asal bikin sesuatu yang justru nantinya akan berakibat buruk terhadap negara ini sendiri. "Misalnya kalau pemerintah menerapkan SNI untuk produk holtikultura impor, nantinya barang kita yang akan di export juga akan di kenakan SNI. Apakah manggis, mangga, salak dan buah-buahan lainnya sudah ada SNI nya," ujar Riezky.

Bila pemerintah memaksakan wajib SNI terhadap hasil bumi, akan memunculkan satu isu baru yang akan berkembang. Sebab diantara masyarakat juga akan berbeda penafsirannya, dan bertanya-tanya yang dimaksud meng SNI kan buah-buah lokal di pasar tradisional seperti apa.

Selain akan ada banyak biaya tambahan untuk penerapan SNI yang akan menjadi beban petani juga akan berimbas atau efek ke buah-buahan hasil petani lokal yang dijual di pasar tradisional.

Anggota dewan ini berharap pemerintah lebih baik memikirkan yang kongkrit dengan menguntungkan untuk Indonesia tetapi juga tidak anti untuk mendatangkan impor.

Menurutnya masyarakat perlu diberi penjelasan atau gambaran, kenapa tetap harus impor. Apakah sudah cukup jumlah yang diproduksi sendiri dengan permintaan pasar.

"Selama ini antara kebutuhan dengan yang tersedia masih jauh kurang. Untuk itu kita harus mengakui masih butuh impor. Tapi yang ada sekarang malah ada usulan yang aneh-aneh, harus SNI lah, ada lagi barang impor yang akan masuk ke Indonesia harus pake penerjemah yang disumpah, kan aneh-aneh aja ini," katanya.

Harapan masyarakat kalau pemerintah mau buat regulasi harus dipertimbangkan dulu, jangan asal kelihatan kerja saja. "Saya sudah menghubungi Dirjen Holtikultura untuk menunggu jawaban seperti apa sih SNI yang dimaksudkan, tapi seharian ini saya tunggu tidak ada jawaban."

Komoditas hortikultura yang akan diusulkan untuk penyusunan RSNI-nya antara lain lengkeng, bawang bombay dan bawang putih

PELABUHAN PRIOK HARUS DIBUKA

Riezky juga meminta agar Kementan membuat peta pertanian. Misalnya di Jawa Timur penghasil apa, di Sumatera penghasil apa, di Lampung penghasil apa. "Jadi kalau ada peta, kita tau pelabuhan mana saja yang harus di buka disesuaikan dengan komiditi di daerah masing-masing. Yang terjadi sekarang Pelabuhan Tanjung Priok ditutup untuk impor holtikultura dan harus lewat Jawa Timur, semua barang bertumpuk di jawa Timur, inikan nggak benar, dan Pelabuhan Priok sebaiknya dibuka kembali untuk impor holtikultura," tuturnya. ***

wwwwww