Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ekonomi Anjlok, Wakil Ketua MPR: Bukti Kebijakan Pemerintah Tak Efektif
MPR RI
13 jam yang lalu
Ekonomi Anjlok, Wakil Ketua MPR: Bukti Kebijakan Pemerintah Tak Efektif
2
Soal Bantuan Karyawan dengan Upah di Bawah Rp5 Juta, Ini Catatan Komisi XI
DPR RI
13 jam yang lalu
Soal Bantuan Karyawan dengan Upah di Bawah Rp5 Juta, Ini Catatan Komisi XI
3
Transjakarta Siap Bayar Upah jika Tuntutan Memiliki Dasar yang Kuat
Ekonomi
7 jam yang lalu
Transjakarta Siap Bayar Upah jika Tuntutan Memiliki Dasar yang Kuat
4
Daripada Ribut, Abdul Fikri Faqih: Alihkan Anggaran POP Untuk Internet Gratis
DPD RI
10 jam yang lalu
Daripada Ribut, Abdul Fikri Faqih: Alihkan Anggaran POP Untuk Internet Gratis
5
Membaca 'Ancaman Resesi Ekonomi dan Solusinya'
DPR RI
9 jam yang lalu
Membaca Ancaman Resesi Ekonomi dan Solusinya
6
Soal Bansos Buat Pekerja, Abdul Fikri Faqih Ingatkan Jangan Sampai Timbul Kecemburuan
DPR RI
10 jam yang lalu
Soal Bansos Buat Pekerja, Abdul Fikri Faqih Ingatkan Jangan Sampai Timbul Kecemburuan
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Tudingan Soal 'Tutup Mulut' Uighur, Muhammadiyah Tunggu Permintaan Maaf Wall Street Journal

Tudingan Soal Tutup Mulut Uighur, Muhammadiyah Tunggu Permintaan Maaf Wall Street Journal
Jum'at, 20 Desember 2019 21:49 WIB
JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah masih tetap pada keukeuh untuk membawa media asing Wall Street Journal ke meja hijau atas artikel tendensius, yang menyebut sejumlah ormas Islam mendapat 'uang diam' dari pemerintah China atas kasus persekusi terhadap muslim uighur di Xinjiang.

Disebutkan dalam artikel media asal Amerika Serikat itu bahwa Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan MUI mendapat 'uang diam' sehingga tidak protes atas isu kemanusiaan terhadap etnis Uighur, di Xianjiang, China.

"Kita (masih) komunikasikan dengan pihak Wall Street Journal dengan cara yang baik dan insyaAllah ada solusi terbaik," ujar Ketua Lembaga Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri PP Muhammadiyah Muhyiddin Junaidi kepada wartawan di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (20/12).

Dia memastikan dalam waktu dekat langkah hukum tersebut akan segera dilakukan oleh PP Muhammadiyah melalui kuasa hukumnya, yakni Ketua Lembaga Kajian Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas.

"Ya kita berikan waktu, ya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama. Tapi kita kasih deadline supaya masalahnya clear. Nanti kuasa hukum yang menentukan" demikian Muhyiddin.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Rmol.id
Kategori:DKI Jakarta, Politik, Pemerintahan, Peristiwa, Umum, GoNews Group

wwwwww