Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
BAP DPD RI Kembali Lanjutkan Mediasi Dugaan Maladministrasi Bupati Jember
Politik
23 jam yang lalu
BAP DPD RI Kembali Lanjutkan Mediasi Dugaan Maladministrasi Bupati Jember
2
1,6 Juta ASN Akan Dipecat, Tjahjo Sebut Tak Ada Hubungannya dengan Corona
Pemerintahan
2 jam yang lalu
1,6 Juta ASN Akan Dipecat, Tjahjo Sebut Tak Ada Hubungannya dengan Corona
3
RUU HIP Bergejolak, PDIP Copot Rieke Diah dari Pimpinan Baleg DPR RI
Politik
4 jam yang lalu
RUU HIP Bergejolak, PDIP Copot Rieke Diah dari Pimpinan Baleg DPR RI
4
Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Dikebut, Lukman Edy Mengaku Siap Laksanakan Perintah Presiden
Pemerintahan
6 jam yang lalu
Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Dikebut, Lukman Edy Mengaku Siap Laksanakan Perintah Presiden
5
Supaya Tak Bergantung dari China, Wakil Ketua DPD: Kita harus jadi Produsen
Politik
23 jam yang lalu
Supaya Tak Bergantung dari China, Wakil Ketua DPD: Kita harus jadi Produsen
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Korlantas Butuh Alat Penghancur Kendaraan Bodong

Korlantas Butuh Alat Penghancur Kendaraan Bodong
Ilustrasi: thedrive
Kamis, 16 Januari 2020 13:18 WIB
JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan menghadirkan alat berat dengan fungsi sebagai penghancur dan daur ulang untuk kendaraan yang sudah tidak layak pakai, atau status identitas pada surat tanda nomor kendaraan ( STNK) telah diblokir dan dihapus

Direktur Registrasi dan Identifikasi (Regident) Korlantas Polri Brigjen Pol Halim Pagarra menjelaskan, ini dilakukan guna mendukung aturan Undang-undang Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 terkait penghapusan identifikasi dan registrasi kendaraan bermotor.

Merujuk ayat 2 pasal 74 UU 22 tersebut, Kendaraan Bermotor yang dapat dapat dihapus registrasinya adalah yang; a) rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan; atau b. pemilik Kendaraan Bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Jika sudah dihapus, kendaraan tak dapat diregistrasi ulang alias bodong.

"Kita sudah menerapkan aturan untuk penghapusan identifikasi dan registrasi kendaraan bermotor itu, tapi memang saat ini masih ada kendala. Kita belum punya alat penghancur atau daur ulang besi-besi tua," katanya dikutip dari kompas.com, Kamis (16/1/2020).***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:GoNews Group, Umum, DKI Jakarta

wwwwww