Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Oknum Polisi Perkosa Gadis Pelanggar Lalu Lintas, Kapolres: Bukan Anggota Lapangan
Hukum
23 jam yang lalu
Oknum Polisi Perkosa Gadis Pelanggar Lalu Lintas, Kapolres: Bukan Anggota Lapangan
2
Ketua DPD Diminta Hadiri Peresmian Gelar Pangeran LaNyalla Mahmud Mattalitti Hardonagoro
DPD RI
7 jam yang lalu
Ketua DPD Diminta Hadiri Peresmian Gelar Pangeran LaNyalla Mahmud Mattalitti Hardonagoro
3
Gerindra Umumkan 12 Waketum: Habiburokhman Masuk, Poyuono Out
Politik
12 jam yang lalu
Gerindra Umumkan 12 Waketum: Habiburokhman Masuk, Poyuono Out
4
DPP Demokrat Ikhlas jika Pilkada Ditunda, Tapi Ini Syaratnya
Politik
12 jam yang lalu
DPP Demokrat Ikhlas jika Pilkada Ditunda, Tapi Ini Syaratnya
5
Nggak Pakai Helm, Cewek SMP Diperkosa Oknum Polantas sebagai Ganti Tilang
Peristiwa
23 jam yang lalu
Nggak Pakai Helm, Cewek SMP Diperkosa Oknum Polantas sebagai Ganti Tilang
6
Rachmawati Soekarnoputri Ditunjuk Jadi Dewan Pembina Gerindra
Politik
12 jam yang lalu
Rachmawati Soekarnoputri Ditunjuk Jadi Dewan Pembina Gerindra
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Kritik KPK, Adian Napitupulu Sebut Undang-undang Pidana Tak Kenal Istilah OTT

Kritik KPK, Adian Napitupulu Sebut Undang-undang Pidana Tak Kenal Istilah OTT
Senin, 20 Januari 2020 20:04 WIB
JAKARTA - Anggota DPR RI, Adian Napitupulu mempertanyakan definisi operasi tangkap tangan OTT yang kerap dilakukan oleh KPK.

Adian mengatakan, dalam undang-undang hukum pidana di Indonesia tidak ada yang namanya OTT.

"Dimana definisi OTT saya cari dalam kitab undang-undang hukum pidana, yang ada tertangkap tangan. Makna tertangkap tangan ini jadi membingungkan ketika tambah satu kata yaitu operasi," kata Adian beberapa waktu lalu.

Adian mengatakan, peristiwa tangkap tangan bila ditambah kata operasi itu menjadi hal yang terorganisir, sistematis, yang artinya adanya perencanaan penangkapan dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK.

"Contoh dimana ditangkapnya Wahyu, dia ditangkap di bandara, (Agustiani) Tio sebagai perantara ditangkap di rumahnya, lalu pemberi suap ditangkap di restauran Jakarta Pusat. Lalu tangkap tangannya dimana?" kata Adian.

"Bukankah harusnya penerima, pemberi dan perantara ada di tempat yang sama. Bukankah itu dalam persepsi kita tentang tangkap tangan," sambungnya.

Adian mengartikan bahwa tangkap tangan seharusnya terjadi langsung saat adanya transaksi terhadap si pemberi dan penerima suap di satu tempat yang sama. Hal ini yang diminta Adian kepada KPK untuk dapat memperjelas maksud dari operasi tangkap tangan tersebut.

"Hal ini harus dipertegas oleh KPK, karena definisi ini penting jangan kemudian yang bisa memaknai tentang sesuatu hal hanya KPK, rakyat juga harus paham istilah ini. KPK tidak boleh menjadi penafsir tunggal dalam kebenaran," tutup Adian.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Merdeka.com
Kategori:GoNews Group, Peristiwa, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta

wwwwww