Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Jaga Perekonomian, Presiden: Jangan Ada Lagi Beli dari Luar
Pemerintahan
19 jam yang lalu
Jaga Perekonomian, Presiden: Jangan Ada Lagi Beli dari Luar
2
Jamuan Makan Malam dengan Puan, Pimpinan DPD RI Minta Hasil Kinerja Lembaganya Ditindaklanjuti DPR
Politik
13 jam yang lalu
Jamuan Makan Malam dengan Puan, Pimpinan DPD RI Minta Hasil Kinerja Lembaganya Ditindaklanjuti DPR
3
Kemenangan Jokowi-Ma'ruf, Sesuai Keputusan MK dan Keputusan MA
Pemerintahan
14 jam yang lalu
Kemenangan Jokowi-Maruf, Sesuai Keputusan MK dan Keputusan MA
4
Hetifah Minta Kemendikbud Prioritaskan Masalah Guru Honorer, Prekrutan Baru Didorong secara Digital
Nasional
16 jam yang lalu
Hetifah Minta Kemendikbud Prioritaskan Masalah Guru Honorer, Prekrutan Baru Didorong secara Digital
5
Syarief Hasan Minta Presiden untuk Menolak RUU HIP
Politik
14 jam yang lalu
Syarief Hasan Minta Presiden untuk Menolak RUU HIP
6
Syarief Hasan: Sidang Tahunan MPR Terapkan Protokol Kesehatan
MPR RI
14 jam yang lalu
Syarief Hasan: Sidang Tahunan MPR Terapkan Protokol Kesehatan
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Waket Komisi Dalam Negeri DPR Setujui Pemangkasan Birokrasi Dana Desa

Waket Komisi Dalam Negeri DPR Setujui Pemangkasan Birokrasi Dana Desa
Kamis, 06 Februari 2020 12:47 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa, setujui wacana pemerintah pangkas birokrasi dana desa agar dana itu lebih efektif-tepat sasaran.

"Apa yang disinyalir Menteri Keuangan, saat pencairan ada oknum kabupaten yang meminta jatah. Potensi itu yang mau dipotong," ucap Saan saat dihubungi wartawan Rabu (5/2/2020).

Saan juga mengingatkan agar dana desa digunakan secara tepat oleh kepala desa. Jangan sampai, dana desa digunakan sebagai dana pribadi.

"Jangan dana desa identik dengan kepala desa. Jadi kepala desa gunakan dana desa itu seenaknya tanpa kontrol tanpa transparansi," kata Saan.

Sebelumnya, di hari kunjungan Kemendagri ke Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Mendagri Tito Karnavian menyebut wacana untuk "memotong birokrasi," Itu.

"Jangan sampai selama ini dana desa itu adanya di kabupaten, dari kabupaten baru ke desa. Namun seperti yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan, ada potensi penyimpangan di tingkat kabupaten, sehingga lebih baik potong jalur diserahkan kepada desa," kata Tito.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, Pemerintahan, Ekonomi, GoNews Group

wwwwww