Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Massa Demo Tolak RUU HIP Menyemut
Peristiwa
11 jam yang lalu
Massa Demo Tolak RUU HIP Menyemut
2
'Papuan Lives Matter' jadi Potret Rasisme di Indonesia, Negara Diminta Hadir
Umum
12 jam yang lalu
Papuan Lives Matter jadi Potret Rasisme di Indonesia, Negara Diminta Hadir
3
Formappi Sebut Baleg seperti Hanggar Anggaran
DPR RI
12 jam yang lalu
Formappi Sebut Baleg seperti Hanggar Anggaran
4
Massa FPI minta Paripurna Mencabut RUU HIP
Peristiwa
10 jam yang lalu
Massa FPI minta Paripurna Mencabut RUU HIP
5
Ini Empat PR 20 Komisioner BPKN yang Baru dalam Tiga Tahun Mendatang
Pemerintahan
2 jam yang lalu
Ini Empat PR 20 Komisioner BPKN yang Baru dalam Tiga Tahun Mendatang
6
DPD RI Dorong Kemandirian Fiskal Daerah melalui Sejumlah RUU
DPD RI
8 jam yang lalu
DPD RI Dorong Kemandirian Fiskal Daerah melalui Sejumlah RUU
Home  /  Berita  /  GoNews Group
Kasus Suap Alih Fungsi Lahan Riau

Dua Kali Mangkir dari Panggilan KPK, Pakar Hukum Sebut Zulkifli Hasan Tak Patuh Hukum

Dua Kali Mangkir dari Panggilan KPK, Pakar Hukum Sebut Zulkifli Hasan Tak Patuh Hukum
Aksi Mahasiswa Sultra di Arena kongres PAN. (GoNews.co)
Senin, 10 Februari 2020 15:32 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
MAKASSAR - Pakar hukum Universitas Hasanuddin Makassar Juajir Sumardi mengungkapkan mangkirnya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi atas dugaan kasus alih fungsi hutan di Riau 2014 dinilai tidak kooperatif atas pengungkapan kasus tersebut.

"Bila melihat dari segi hukum, yang bersangkutan dinilai tidak patuh hukum. Padahal, sebagai negarawan harusnya memahami dan menjalankan amanat konstitusi dan undang-undang," ucap Juajir saat dikonfimasi Minggu, 9 Februari 2020 seperti dilansir dari Antara.

Seharusnya, kata dia Zulkifli Hasan memahami prinsip equilibrium before the law. Artinya setiap warga negara memiliki kesamaan kedudukan di depan hukum.

Dengan demikian, ketika dipanggil sebagai saksi kasus yang bergulir di KPK, Zulkifli terikat kewajiban untuk membantu proses penyelidikan KPK.

"Hanya dengan alasan urusan partai dan kepentingan politik, maupun alasan pribadi, tapi malah mangkir sampai dua kali. Etika politik dan moralnya tentu dipertanyakan publik," tuturnya.

Jika Zulkifli Hasan tetap bersikap seperti itu, mau tidak mau menurutnya dia bisa dikenakan tindak pidana menghalang-halangi proses hukum oleh KPK. "Seperti Lucas yang divonis 7 tahun karena menghalangi penyidikan KPK," ucapnya.

Eks Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan untuk kedua kalinya, kembali dipanggil KPK sebagai saksi alih fungsi hutan di Riau, Kamis, 06 Februari 2020. Hanya saja, menurut Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri Zulkifli Hasan kembali tidak dapat memenuhi panggilan karena acara yang tidak bisa ditinggalkan di daerah.

"Meminta dijadwal ulang pada 14 Februari. Beliau menyatakan siap hadir untuk memberikan keterangan terkait dengan dugaan suap perizinan hutan di Riau pada 2014 lalu," tutur Ali.

Zulkifi Hasan akan diperiksa sebagai saksi saat menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) periode 2009-2014. Ia mengklaim tak dapat memenuhi panggilan KPK karena kegiatan partai di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Sementara Itu, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar aksi demontrasi di depan Hotel Claro, tempat Kongres PAN ke-V diselenggarakan. Mereka menuntut agar Zulkifli Hasan angkat kaki dari Kendari, Sulawesi Tenggara.

Koordinator aksi HMI Andiadi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil Zulkifli Hasan untuk ketiga kalinya. Zulkifli Hasan telah mangkir dua kali dari panggilan KPK terkait kasus Lahan di Riau.

Dia meminta Zulkifli Hasan bersikap gentle dengan mendatangi panggilan KPK. “Kami menuntut Zulkifki Hasan Harus segera diperiksa KPK terkait kasus Lahan di Riau,” katanya di depan Hotel Claro di Kendari, Sultra, Senin (10/2).

Andiadi yang juga mahasiswa dari Sulawesi Tenggara itu meminta agar Zulkifli Hasan tak menginjak kota Kendari. Dengan menghidar dari panggilan KPK, dia terkesan terlibat dalam kasus itu.

"Kami tidak berniat menggangu kongres. Kami pemuda dan Mahasiswa Bumi Konawe minta Zulkifli Hasan keluar dari Kendari. Dia tak layak datang ke Kota Kami, Dia koruptor. Jangan kotori kota kami.”

Aksi demo ini mengagetkan sejumlah kalangan. Sebab, saat ini DPP PAN tengah menggelar Kongres ke-V di Kendari, Sulawesi Tenggara. Ada empat kandidat, Asman Abnur, Mulfachri Harahap, Djrajat Wibowo, dan Zulkifli Hasan.***


wwwwww