Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
FASTA DKI-Sispala Desak Penegakan Hukum Karhutla Tanpa Kompromi
Lingkungan
16 jam yang lalu
FASTA DKI-Sispala Desak Penegakan Hukum Karhutla Tanpa Kompromi
2
Dinov dan Michelle Pimpin Parade Tim Indonesia di Pembukaan Dakar 2026
Olympic
10 jam yang lalu
Dinov dan Michelle Pimpin Parade Tim Indonesia di Pembukaan Dakar 2026
3
Zlatko Runje Sukses Dampingi Persib Kalahkan Kalteng FC
Sepakbola
10 jam yang lalu
Zlatko Runje Sukses Dampingi Persib Kalahkan Kalteng FC
4
Darije Kalezic Kecewa, Rizky Eka Tetap Minta Dukungan Suporter PSM
Sepakbola
10 jam yang lalu
Darije Kalezic Kecewa, Rizky Eka Tetap Minta Dukungan Suporter PSM
5
Bikin Rame CFD Sudirman, Massa 'Geruduk' Imigrasi Jakbar
Umum
10 jam yang lalu
Bikin Rame CFD Sudirman, Massa Geruduk Imigrasi Jakbar
6
Tolak Konser Andrea Bocelli di Jakarta, Dailami Minta Pemerintah Tegas
Hiburan
15 jam yang lalu
Tolak Konser Andrea Bocelli di Jakarta, Dailami Minta Pemerintah Tegas
Home  /  Berita  /  Badminton

Wabah Corona, Ketua MPR: Ekonomi Indonesia Tak Boleh Lumpuh

Wabah Corona, Ketua MPR: Ekonomi Indonesia Tak Boleh Lumpuh
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo. (Istimewa)
Senin, 09 Maret 2020 11:22 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah untuk terus kreatif melakukanlangkah-langkah atau kebijakan stimulus ekonomi guna merespons kerusakan akibat kecemasan pada wabah Virus corona atau Covid-19.

"Stimulus ekonomi sangat diperlukan agar kerusakan yang terjadi saat ini tidak semakin parah," kata Bamsoet, Senin (9/3/2020).

Diingatkan Bamsoet, rasa takut dan cemas karena meluasnya penyebaran wabah nCoV-19 jangan sampai menyebabkan lumpuhnya perekonomian nasional.

"Rasa cemas dan kehati-hatian jangan sampai menghentikan atau mengurangi keseluruhan aktivitas masyarakat dalam skala ekstrim," katanya.

Kehidupan harus tetap berjalan sebagaimana mestinya agar kerusakan akibat penyebaran wabah nCov-19 tidak semakin parah.
Setiap orang harus berani tetap bekerja, kegiatan produksi dan perdagangan tidak boleh berhenti, aktivitas belajar anak dan remaja harus tetap berjalan.

Pemerintah pun hendaknya tetap mengupayakan kebijakan dan langkah-langkah stimulus guna mereduksi kerusakan di sektor ekonomi dan bisnis.

Terpenting kata Bamsoet, yang perlu diwaspadai dan disikapi oleh semua pihak adalah fakta bahwa wabah nCoV-19 sudah menimbulkan kerusakan cukup serius bagi perekonomian, termasuk ekonomi nasional.

Gambaran tentang kerusakan itu sudah menjadi pemberitaan dalam beberapa pekan terakhir. Lalu lintas ekspor-impor menurun karena melemahnya permintaan.

Itu berarti kegiatan produksi di sejumlah negara, termasuk Indonesia, juga menurun. Asumsinya, banyak perusahaan tidak akan mampu mewujudkan perkiraan laba.

"Dampaknya tentu saja ke pasar modal. Banyak investor sudah menarik dananya dari pasar modal untuk ditempatkan pada instrumen investasi yang aman. Sektor penerbangan dan pariwisata bahkan sudah menghitung rugi," jelas Bamsoet.

Kalau proses kerusakan ini tidak direduksi, perekonomian global bisa terseret ke dalam resesi.

Apalagi, durasi cemas dan kehatian-hatian akibat wabah nCoV-19 belum bisa dihitung.

Menunggu sambil membiarkan terjadinya eskalasi kerusakan adalah salah. Semua orang tentu tidak mengharapkan terjadi resesi ekonomi akibat wabah nCoV-19.

Dikatakan, dalam posisinya sebagai regulator, pemerintahan di semua negara diharapkan berbuat maksimal untuk mencegah potensi resesi.

"Harus ada keberanian menawarkan dan menerapkan kebijakan serta langkah-langkah stimulus untuk memperkecil skala kerusakan di sektor ekonomi dan bisnis," terangnya.

Karena itu, inisiatif pemerintah Indonesia menerapkan sejumlah kebijakan stimulus ekonomi sudah tepat, sebagai Countercyclical atas kerusakan akibat nCoV-19.

Stimulus fiskal dan kemudahan prosedural ekspor impor, termasuk dukungan kepada UMKM, sangat relevan.

Stimulus dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun mestinya memberi keleluasaan bagi perbankan menurunkan suku bunga kredit, karena likuiditas bank menjadi cukup besar.

Likuiditas yang besar itu idealnya memudahkan bank menyalurkan kredit murah untuk memaksimalkan produktivitas sektor riil.

Semua kementerian dan lembaga (K/L), serta semua pemerintah daerah diharapkannya memaksimalkan pemanfaatan anggaran belanja untuk mendongkrak produksi dan permintaan di dalam negeri.

"Jangan lagi ada kasus dana pembangunan yang tidak dimanfaatkan dan hanya diendapkan di bank," ujar Bamsoet.***

wwwwww