Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Hasil Swab Dinyatakan Negatif Corona, Suami Minta Jenazah Istrinya Dipindahkan
Peristiwa
20 jam yang lalu
Hasil Swab Dinyatakan Negatif Corona, Suami Minta Jenazah Istrinya Dipindahkan
2
Yorrys Raweyai: Pelajaran Penting Kasus George Floyd untuk Papua
Politik
19 jam yang lalu
Yorrys Raweyai: Pelajaran Penting Kasus George Floyd untuk Papua
3
Koma 32 Hari, Bayi Berusia 5 Bulan Sembuh dari Covid-19
Kesehatan
19 jam yang lalu
Koma 32 Hari, Bayi Berusia 5 Bulan Sembuh dari Covid-19
4
DPR Desak PTPN V Hentikan Kasus Pencurian Tiga Buah Tandan Sawit di Rohul
Peristiwa
13 jam yang lalu
DPR Desak PTPN V Hentikan Kasus Pencurian Tiga Buah Tandan Sawit di Rohul
5
Prihatin Kematian George Floyd di Amerika Serikat, Aziz Syamsuddin Minta WNI Tak Ikut Demo
Politik
19 jam yang lalu
Prihatin Kematian George Floyd di Amerika Serikat, Aziz Syamsuddin Minta WNI Tak Ikut Demo
6
Solidaritas dan Kedermawanan Modal Wujudkan Keadilan Sosial
Politik
19 jam yang lalu
Solidaritas dan Kedermawanan Modal Wujudkan Keadilan Sosial
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Implementasi Perppu 1/2020 Butuh Pengawasan Ketat

Implementasi Perppu 1/2020 Butuh Pengawasan Ketat
Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan. (Foto: Ist.)
Sabtu, 04 April 2020 08:43 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, meminta ada pengawasan kuat pada pelaksanaan Perppu No. 1/2020 terkait Corona. Soal kepabeanan, dan besarnya anggaran penanggulangan Corona yang mencapai Rp 405,1 triliun, menjadi hal yang disorot.

Mengutip Parlementaria, Sabtu (4/4/2020), "diperlukan pengawasan pelaksanaan Perppu Covid-19 dengan ketat untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan (Moral Hazard) dan memperkuat mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan Perppu tersebut,".

Catatan GoNews.co, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Aboebakar Alhabsyi juga mengkritisi Perppu tersebut. Ia menilai, kewenangan DPR telah diamputasi dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona.

Pada pasal 2 Perpu tersebut, kata Aboebakar, hampir semua kewenangan penganggaran diambil alih oleh pemerintah, "mulai dari menentukan defisit, menentukan besaran belanja wajib, melakukan pergeseran anggaran, menerbitkan surat utang, memberikan pinjaman, sampai memberikan hibah,".

"Semua bisa diatur sendiri oleh pemerintah tanpa melibatkan DPR. Lantas buat apa kita membahas kerangka ekonomi makro dan kebijakan keuangan, sedangkan semua kewenangan itu sekarang diambil alih oleh pemerintah?" kata Aboebakar seperti dilansir GoRiau.com. Kekhawatiran Aboebakar terhadap Perppu ini bahkan membawanya pada memori kasus BLBI.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:GoNews Group, Hukum, Politik, DKI Jakarta

wwwwww