Pandemi Corona Ciptakan Orang Miskin Baru, Pemerintah Didesak Percepat Bantuan Ekonomi Masyarakat

JAKARTA - Juru bicara Koalisi Lawan Corona, Nukila Evanty, menyebutkan, banyak masyarakat yang belum mengerti bagaimana teknis, mekanisme mengambil paket bantuan atau stimulus ekonomi, termasuk berapa besar hak pembagian untuk mereka. Meskipun, Pemerintah telah menggelontorkan paket jaring pengaman sosial (social safety nets) agar masyarakat terlindungi.

Kisah Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Sukabumi baru-baru ini yang meminta pemerintah Prov. Jawa Barat (Jabar) mengkaji lagi kebijakan Gubernur Jabar mengenai pembagian bantuan sebesar Rp 500 ribu kepada para keluarga yang terdampak penyebaran virus Corona, menjadi contoh.

Kekhawatiran para Kades, kata Nukila dalam keterangan tertulis Senin (6/4/2020) malam, adalah pembagian bantuan tersebut bersifat eksklusif hanya kepada sebagian orang berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS) Tahun 2020. "Karena tak semua dapat bantuan sosial, maka para kepala desa khawatir akan menciptakan konflik di tengah masyarakat,".

Koalisi Lawan Corona berpandangan, "pemerintah seharusnya menyalurkan bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut tanpa syarat yang rigid atau kaku. Nggak semua orang datanya ter-update di data orang kategori miskin atau data terpadu kesejahteraan sosial dan data lainnya,".

"Kondisi wabah corona ini bahkan telah menciptakan orang miskin baru, orang tak punya kerja lagi, orang pulang kampung karena di kota tak punya penghasilan lagi," tukas Nukila.

"Kami mendesak pemerintah untuk memudahkan akses program bantuan sosial (bansos) antara lain bantuan sosial beras sejahtera (Rastra), Kartu Sembako serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Buat semua orang yang dikategorikan rentan (misalnya lansia yang sudah tak punya keluarga), pengangguran, orang miskin, inklusif, semua mendapatkan hak bantuan ekonomi tersebut tak hanya yang punya kartu miskin," tambahnya, menegaskan.

Koalisi, kata Nukila, juga menilai tak jelas siapa saja 20 juta keluarga di Indonesia yang berhak mendapatkan bantuan Kartu Sembako yang telah dinaikkan menjadi Rp2,4 juta/tahun atau Rp200.000 per bulan/keluarga.

"Sehingga kami mendesak agar segera pemerintah menyediakan mekanisme yang jelas, terukur, dan mudah, terhadap berbagai bantuan ekonomi tersebut. Misalnya melalui pengambilan secara tunai dan langsung di tiap kelurahan berdasarkan KK (Kartu Keluarga) atau pendaftaran di google form atau di bank, tanpa perantara," kata Nukila.

Intervensi pemerintah segera, baik di Pusat, Provinsi , Kabupaten, Kota, hingga Desa, dinilai Koalisi Lawan Corona perlu untuk betul-betul memiliki sense of humanity dan membantu penyaluran bantuan sosial ekonomi tersebut, "terutama untuk bantuan bagi beberapa kelompok seperti pedagang asongan, pedagang kaki lima, tukang pijat, pedagang keliling, peternak, petani, buruh harian, perempuan miskin dan lansia, tukang jahit sepatu, tukang semir, bahkan pekerja jam-jam atau harian dan beberapa kelompok yang paling marjinal ini,".

"Jangan mempersulit orang dimasa sulit!" tukas Nukila.***