Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Negara Harus Lindungi PMI ABK, Jangan Pas Ada Kasus Baru Kelihatan Sibuk
Pemerintahan
12 jam yang lalu
Negara Harus Lindungi PMI ABK, Jangan Pas Ada Kasus Baru Kelihatan Sibuk
2
Kuatkan Hubungan Kerjasama Antar Negara saat Pandemi, Azis Syamsudin Temui Dubes Singapura
Politik
14 jam yang lalu
Kuatkan Hubungan Kerjasama Antar Negara saat Pandemi, Azis Syamsudin Temui Dubes Singapura
3
'Gelora Kemerdekaan 2020' dan Launching API GELORA di HUT RI ke-75
Politik
15 jam yang lalu
Gelora Kemerdekaan 2020 dan Launching API GELORA di HUT RI ke-75
4
DPP PAN Tegaskan Muswil PAN Riau Digelar Akhir Agustus 2020
Politik
14 jam yang lalu
DPP PAN Tegaskan Muswil PAN Riau Digelar Akhir Agustus 2020
5
Bangun Ribuan Titik Jaringan Wi-Fi, Gus Jazil: Langkah Konkret GBB Membantu Pendidikan Masyarakat di Masa Pandemi
Politik
13 jam yang lalu
Bangun Ribuan Titik Jaringan Wi-Fi, Gus Jazil: Langkah Konkret GBB Membantu Pendidikan Masyarakat di Masa Pandemi
6
Islam Kembali Dihina, Muhammadiyah Imbau Umat Muslim Tidak Terpancing
Peristiwa
14 jam yang lalu
Islam Kembali Dihina, Muhammadiyah Imbau Umat Muslim Tidak Terpancing
Home  /  Berita  /  DKI Jakarta

DPR: Kawal Distribusi Alat Pelindung Diri Agar Tepat Sasaran

DPR: Kawal Distribusi Alat Pelindung Diri Agar Tepat Sasaran
Ketua DPR RI, Puan Maharani. (Istimewa)
Selasa, 07 April 2020 12:40 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - DPR RI mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang sudah menekankan bahwa penyaluran Bantuan Sosial perlu tepat sasaran. 
Ini berarti pelaksanaan kebijakan di lapangan perlu dilakukan berbasis data yang akurat dan terbaru serta prosesnya tidak berbelit-belit.

Demikian diungkapkan Ketua DPR RI, Puan Maharani, Selasa (07/4/2020) di Jakarta.

"Semangat tepat sasaran yang sama perlu diterapkan juga dalam penyaluran Alat Pelindung Diri (APD) ke berbagai Rumah Sakit di daerah-daerah yang terdampak Covid-19," ujarnya.

Pemerintah kata Puan, perlu memiliki database yang diperbaharui secara real-time terkait Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan yang tenaga kesehatannya memerlukan APD.

"Dengan demikian, kita akan tahu, dimana saja, berapa banyak, dan bagaimana penyebarannya yang tepat," tukasnya.

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 kata Puan, juga perlu menguatkan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam memastikan bahwa APD yang sudah sampai di daerah agar langsung didistribusikan dan benar-benar sampai di tujuan dalam wkatu yang cepat.

"Kita tidak boleh berasumsi bahwa ketika APD sudah dikirimkan dari pusat ke daerah maka otomatis sudah akan diterima oleh Rumah Sakit tujuan. Perlu ada mekanisme untuk memastikan bahwa APD sudah diterima langsung oleh berbagai Rumah Sakit yang menjadi rujukan penanganan Covid-19," tukasnya.

"Saya yakin bahwa ini dapat dilakukan dengan penggunaan data akurat, penyederhanaan proses pengiriman, dan mekanisme pengawasan dari hulu ke hilir," pungkasnya.***


wwwwww