Misbakhun Buka Opsi Cetak Uang Baru jika Corona membawa Krisis Dahsyat

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun, meminta Menkeu RI benar-benar mengukur dan tidak under estimate atas potensi krisis ekonomi akibat pandemi Corona/Covid-19. Apa yang terjadi saat ini, disebut Misbakhun bisa berbuntut lebih dahsyat dibandingkan Great Depresion 1928, 1998, dan 2008.

Dalam Rapat Kerja (raker) virtual Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, Senin (6/4/2020) kemarin, Misbakhun juga menyampaikan opsi pencetakan uang baru dalam menjaga stabilitas ekonomi negeri. Itu, selain dari penekanan Misbakhun bahwa sinkronisasi berbagai kebijakan juga penting agar tak kehilangan golden momentum.

Ia mengungkap perkiraan pengamat, bahwa situasi yang ada saat ini itu baru pada tahapan awal. "Puncaknya kapan? Ini yang belum bisa diperkirakan, ada yang bilang Juni, Juli, dan sebagainya. Dulu pada 1998, kita hanya sektor moneter yang kena, tetapi ekonomi yang dibangun Presiden Soeharto 32 tahun langsung turun minus 13 persen, saat itu kita melakukan bailout Rp 600 triliun atau 40 persen dari PDB kita. Jadi sekarang bagaimana Pemerintah mengimplementasikan (kebijakan) dengan cepat,".

Mengingat PDB akan mengalami shirinking atau penyusutan yang risikonya harus dihitung sampai berapa persen. Kata Misbakhun, "kalau saya harus mengatakan, mau tidak mau, quantitatif easing (QE) yang dilakukan Pemerintah adalah melakukan pencetakan uang baru, tidak bisa tidak,".

Dengan melakukan QE dengan pencetakan uang baru, legislator Fraksi Golkar itu menilai, keberlangsungan eknomi akan tetap terjaga dibandingkan dengan meminjam dari lembaga donor internasional. Disaat seluruh dunia mengalami kebutuhan yang sama akan likuiditas, antreannya akan semakin panjang dan yield-nya akan semakin mahal.

"Mau tidak mau, kalau menurut saya, harus dicetak emisi baru. Ini menjadi pertaruhan bagi Bank Indonesia yang sudah diberikan kewenangan. Pada saat seperti ini risiko pencetakan emisi ada dua, capital outflow atau capital flight dan inflasi. Ini baik meningkat dari pada tidak melakukannya sama sekali. Perlu disamakan dulu QE-nya seperti apa," jelasnya.

Menurut perhitungan Misbakhun, QE di AS sudah mencapai 9 triliun dollar AS. Untuk itu perlu Pemerintah menyamakan persepsi mengenai QE.

"Jangan ganggu cadangan devisa dulu, kita harus cetak uang, intinya persepsi harus disamakan soal besaran yang dibutuhkan dan siapa saja prioritasnya. UMKM pertama kali harus di-bailout, bayarkan listik dan sebagainya, ditambah bidang usaha. Jangan alergi untuk membantu pengusaha, karena merekalah kita bisa tumbuh ekonomi," kata Misbakhun.***