DPR: Pemerintah Gak Tegas, Acara Keagamaan Dilarang, Tapi Kerumunan Warga Kok Dibiarkan

Demikian disampaikan Wakil Ketua Fraksi PAN yang juga anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay dalam keterangannya, Selasa (14/4).

"Dalam konteks ini, pemerintah diminta untuk tegas dan ketat dalam menegakkan aturan PSBB," kata Saleh Daulay.

Menurut ketua DPP PAN ini, pemerintah harus menjamin kebutuhan pokok masyarakat jika memang PSBB diterapkan. Sebab, masyarakat tidak punya pilihan lain kecuali harus bekerja untuk memenuhi hajat hidup sehari-hari.

"Agar semua dapat dipatuhi, mereka yang memang kurang mampu harus dibantu. Anggaran yang ada, harus dialokasikan untuk membantu mereka. Itu adalah tindakan yang mesti dilakukan di tengah situasi sulit seperti sekarang," ujar Saleh Daulay.

Lebih lanjut, mantan ketua PP Pemuda Muhammadiyah ini menyarankan pemerintah harus tegas dan berkeadilan dalam menjalakan kebijakan PSBB.

"Saya merasa bahwa PSBB tidak akan efektif. Aktivitas masyarakat di luar rumah masih ramai. Bahkan, di pagi hari, orang-orang menumpuk dan mengantri untuk masuk ke KRL. Tidak ada bedanya dengan sebelum status PSBB diberlakukan," tuturnya.

"Dan jangan sampai, kegiatan keagamaan dilarang, sementara kegiatan lain diperbolehkan. Itu sama dengan melindungi sebagian, membiarkan sebagian. Di samping tidak adil, itu juga dapat mencelakakan banyak orang," demikian Saleh Daulay menambahkan.***