Bantu Warga Terdampak Corona, Relawan Dapur Darurat Malah Diinterogasi Polisi, SPJ Tulis Surat ke Jokowi

YOGYAKARTA - Kegiatan sosial dapur darurat yang dilakukan Solidaritas Pangan Jogja (SPJ) untuk membantu meringankan beban warga yang terdampak wabah virus corona, didatangi aparat kepolisian.

Aparat kepolisian tak hanya datang, tapi juga menginterogasi relawan dapur darurat.

Dikutip dari Tirto.id, merasa diawasi berlebihan dan dicurigai, Ko-koordinator Gerakan SPJ Ita Fatia Nadia menulis surat kepada Presiden Joko Widodo.

Dalam surat tertanggal 20 April 2020 itu, Ita menyatakan keresahannya karena merasa dicurigai dan diawasi berlebihan oleh aparat keamanan setempat. Kejadian bermula pada Kamis, 16 April 2020 dapur darurat SPJ di Ngadiwinatan didatangi oleh aparat Kepolisian Sektor Patuk, Yogyakarta.

''Mereka menginterogasi kami dengan pertanyaan siapa pendiri, sumber donasi, dan lokasi distribusi nasi bungkus,'' kata Ita.

Dikatakan Ita, ini bukan kali pertama SPJ didatangi polisi. Sebelumnya pada 27 Maret 2020, dapur darurat juga pernah didatangi aparat. Kemudian pada Sabtu, 18 April 2020 pukul 15.30 WIB, polisi kembali mendatangi dapur darurat SPJ.

''Mereka memaksa mengambil foto saya. Saya tolak saya minta meninggalkan rumah. Pertama mereka minta foto-foto kegiatan distribusi nasi bungkus SPJ. Saya bilang buka saja medsos, semua ada fotonya,'' kata Ita kepada Tirto.

SPJ merupakan kegiatan solidaritas dapur darurat yang diinisiasi Ita untuk membantu warga Yogyakarta yang kehilangan pendapatan sejak pandemi Covid-19. Dapur darurat itu beroperasi sejak 22 Maret 2020.

''Awalnya dapur itu dari rumah saya di Ngadiwinatan. Tapi sekarang sudah ada 11 dapur,'' imbuh Ita.

Sebelas dapur darurat tersebut digerakkan oleh relawan yang terdiri dari ibu rumah tangga, LSM, warga kampung hingga mahasiswa. Mereka juga mendapat bantuan pasokan beras, sayur mayur dan telur dari Paguyuban Petani Lahan Pasir di Kulon Progo dan kelompok peternak ayam di Sleman dan Bantul.

''Kami selalu memastikan relawan kami mengikuti protokol pencegahan penyebaran virus. Semua aktivitas di dapur juga dikerjakan maksimal 5 orang.''

Pada Sabtu (18/4/2020), polisi juga membubarkan paksa kegiatan solidaritas warga di kantor Walhi Yogya. Tak hanya meminta bubar, polisi juga mengajak adu fisik peserta yang hadir di pertemuan tersebut.

Ita mengkhawatirkan tindakan-tindakan kekerasan dan pengawasan berlebihan yang dilakukan aparat akan menghambat tumbuhnya inisiatif baik dari masyarakat yang tengah bahu-membahu menanggulangi dampak sosial-ekonomi akibat Covid-19.

''Oleh karena itu, saya meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menginstruksikan penghentian tindakan-tindakan represif aparat terhadap semua inisiatif warga,'' pungkas Ita. ***