Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Indonesia Taklukkan Australia, Gol Tunggal Komang Buka Peluang ke Perempat Final
Olahraga
23 jam yang lalu
Indonesia Taklukkan Australia, Gol Tunggal Komang Buka Peluang ke Perempat Final
2
Kalahkan Australia di Piala Asia U 23, Erick Thohir: Luar Biasa Penampilan Indonesia
Olahraga
4 jam yang lalu
Kalahkan Australia di Piala Asia U 23, Erick Thohir: Luar Biasa Penampilan Indonesia
3
Okto Jadi Saksi Sejarah Indonesia Kalahkan Australia di Piala AFC U-23
Olahraga
4 jam yang lalu
Okto Jadi Saksi Sejarah Indonesia Kalahkan Australia di Piala AFC U-23
4
Uruguay Jajaki Kerja Sama Jaminan Produk Halal dengan Indonesia
Pemerintahan
35 menit yang lalu
Uruguay Jajaki Kerja Sama Jaminan Produk Halal dengan Indonesia
Home  /  Berita  /  DPR RI

Ada Potensi 'Something Wrong' di Program Asimilasi saat Pandemi

Ada Potensi Something Wrong di Program Asimilasi saat Pandemi
Anggota Komisi III DPR, Aboebakar Alhabsyi. (Foto: Ist.)
Kamis, 23 April 2020 13:08 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Aboebakar Alhabsyi, menyayangkan kerusuhan yang terjadi di Lapas Klas II B Sorong, Papua Barat, pada Rabu malam kemarin. Program Asimilasi saat Pandemi Covid-19 pun jadi aspek disorot.

Pasalnya, kata Aboebakar, sampai saat ini berita yang beredar, kerusuhan tersebut disebabkan kecemburuan karena adanya program asimilasi. "Tentunya ini harus ada pendalaman,".

"Apakah memang ada something wrong dari program tersebut yang menyebabkan adanya reaksi dari penghuni lapas," kata Aboebakar kepada wartawan, Kamis (23/4/2020).

Informasi lain, ungkap Aboebakar, telah terjadi pemberlakuan tarif tertentu untuk mendapatkan proses asimilasi. "Apakah hal seperti ini yang juga menjadi latar belakang kejadian tersebut? Kita perlu cek!".

Untuk itu, Aboebakar melanjutka, Dirjen Pemasyarakatan harus segera turun tangan melakukan audit.

Fraksi PKS, ungkap Politisi asal Kalimantan itu, sudah mengusulkan adanya Komisi Pengawas Pemasyarakatan, yang fungsinya menjamin pemenuhan hak hak warga binaan sehingga dapat mencegah kejadian seperti ini.

"Kemudian jika ada persoalan seperti ini, komisi independen tersebut yang akan melakukan audit atau pemeriksaan ke dalam lapas," kata Aboebakar.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Hukum, Politik, DPR RI, GoNews Group, DKI Jakarta
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/