Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Menciptakan Data Kemiskinan yang Akurat Butuh Ketegasan Regulasi
DPR RI
14 jam yang lalu
Menciptakan Data Kemiskinan yang Akurat Butuh Ketegasan Regulasi
2
NasDem akan Terus Perjuangkan RUU PKS
DPR RI
12 jam yang lalu
NasDem akan Terus Perjuangkan RUU PKS
3
Urgensi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Nasional
12 jam yang lalu
Urgensi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
4
Tuduh Santri Calon Teroris, Pimpinan Ponpes Daarul Ilmi Tuntut Denny Siregar Dipenjarakan
Peristiwa
19 jam yang lalu
Tuduh Santri Calon Teroris, Pimpinan Ponpes Daarul Ilmi Tuntut Denny Siregar Dipenjarakan
5
1.385 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 29 Provinsi, Ini Rinciannya
Kesehatan
24 jam yang lalu
1.385 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 29 Provinsi, Ini Rinciannya
6
Syarief Hasan: Perkuat Sistem Keamanan Laut Indonesia
Politik
20 jam yang lalu
Syarief Hasan: Perkuat Sistem Keamanan Laut Indonesia
Home  /  Berita  /  DPR RI

Ada Potensi 'Something Wrong' di Program Asimilasi saat Pandemi

Ada Potensi Something Wrong di Program Asimilasi saat Pandemi
Anggota Komisi III DPR, Aboebakar Alhabsyi. (Foto: Ist.)
Kamis, 23 April 2020 13:08 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Aboebakar Alhabsyi, menyayangkan kerusuhan yang terjadi di Lapas Klas II B Sorong, Papua Barat, pada Rabu malam kemarin. Program Asimilasi saat Pandemi Covid-19 pun jadi aspek disorot.

Pasalnya, kata Aboebakar, sampai saat ini berita yang beredar, kerusuhan tersebut disebabkan kecemburuan karena adanya program asimilasi. "Tentunya ini harus ada pendalaman,".

"Apakah memang ada something wrong dari program tersebut yang menyebabkan adanya reaksi dari penghuni lapas," kata Aboebakar kepada wartawan, Kamis (23/4/2020).

Informasi lain, ungkap Aboebakar, telah terjadi pemberlakuan tarif tertentu untuk mendapatkan proses asimilasi. "Apakah hal seperti ini yang juga menjadi latar belakang kejadian tersebut? Kita perlu cek!".

Untuk itu, Aboebakar melanjutka, Dirjen Pemasyarakatan harus segera turun tangan melakukan audit.

Fraksi PKS, ungkap Politisi asal Kalimantan itu, sudah mengusulkan adanya Komisi Pengawas Pemasyarakatan, yang fungsinya menjamin pemenuhan hak hak warga binaan sehingga dapat mencegah kejadian seperti ini.

"Kemudian jika ada persoalan seperti ini, komisi independen tersebut yang akan melakukan audit atau pemeriksaan ke dalam lapas," kata Aboebakar.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Hukum, Politik, DPR RI, GoNews Group, DKI Jakarta

wwwwww