Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Jelang Musim Hujan, Pemprov DKI Diminta Segera Benahi Drainase dan Pompa
Metropolitan
11 jam yang lalu
Jelang Musim Hujan, Pemprov DKI Diminta Segera Benahi Drainase dan Pompa
2
Kemenperin Catat Indeks Industri Makanan Capai Rekor Tertinggi pada Oktober 2026 Berkat Pesanan Ekspor
Ekonomi
13 jam yang lalu
Kemenperin Catat Indeks Industri Makanan Capai Rekor Tertinggi pada Oktober 2026 Berkat Pesanan Ekspor
3
BMKG: Cuaca Jabodetabek Hari Ini Berpotensi Hujan Ringan
Metropolitan
19 jam yang lalu
BMKG: Cuaca Jabodetabek Hari Ini Berpotensi Hujan Ringan
4
Hutang Rp4,5 Miliar ke Indonesia Arena, FFI Harus Pertanggung Jawabkan APBN Rp20 Miliar
Sepakbola
7 jam yang lalu
Hutang Rp4,5 Miliar ke Indonesia Arena, FFI Harus Pertanggung Jawabkan APBN Rp20 Miliar
5
IYS 2026, Ajang Membangun Fondasi dan Solusi Masa Depan Indonesia
Kemenpora
9 jam yang lalu
IYS 2026, Ajang Membangun Fondasi dan Solusi Masa Depan Indonesia
6
IPSI Harus Berbenah: Siapa Bertanggung Jawab Atas Keselamatan Atlet?
Non Olympic
6 jam yang lalu
IPSI Harus Berbenah: Siapa Bertanggung Jawab Atas Keselamatan Atlet?
Home  /  Berita  /  Kriminal

Ada Potensi 'Something Wrong' di Program Asimilasi saat Pandemi

Ada Potensi Something Wrong di Program Asimilasi saat Pandemi
Anggota Komisi III DPR, Aboebakar Alhabsyi. (Foto: Ist.)
Kamis, 23 April 2020 13:08 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Aboebakar Alhabsyi, menyayangkan kerusuhan yang terjadi di Lapas Klas II B Sorong, Papua Barat, pada Rabu malam kemarin. Program Asimilasi saat Pandemi Covid-19 pun jadi aspek disorot.

Pasalnya, kata Aboebakar, sampai saat ini berita yang beredar, kerusuhan tersebut disebabkan kecemburuan karena adanya program asimilasi. "Tentunya ini harus ada pendalaman,".

"Apakah memang ada something wrong dari program tersebut yang menyebabkan adanya reaksi dari penghuni lapas," kata Aboebakar kepada wartawan, Kamis (23/4/2020).

Informasi lain, ungkap Aboebakar, telah terjadi pemberlakuan tarif tertentu untuk mendapatkan proses asimilasi. "Apakah hal seperti ini yang juga menjadi latar belakang kejadian tersebut? Kita perlu cek!".

Untuk itu, Aboebakar melanjutka, Dirjen Pemasyarakatan harus segera turun tangan melakukan audit.

Fraksi PKS, ungkap Politisi asal Kalimantan itu, sudah mengusulkan adanya Komisi Pengawas Pemasyarakatan, yang fungsinya menjamin pemenuhan hak hak warga binaan sehingga dapat mencegah kejadian seperti ini.

"Kemudian jika ada persoalan seperti ini, komisi independen tersebut yang akan melakukan audit atau pemeriksaan ke dalam lapas," kata Aboebakar.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Beladiri, Metropolitan, Kriminal, Badminton, DKI Jakarta
wwwwww