Boltim Angkat Suara soal BLT, KLC Terus Perjuangkan Hak Rakyat

JAKARTA - Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay, turut menanggapi viralnya video kritik kadernya, Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Salim Landjar atas kebijakan pemerintah terkait dengan bantuan untuk warga di masa Pandemi Covid-19.

"Saya yakin, Bupati dan Walikota lain juga dihadapkan dengan masalah yang sama. Cuma, yang terekam ketika bersuara hanya bupati Boltim. Semoga saja, suaranya ini bisa didengar dan bisa mempercepat proses pencairan bantuan yang dibutuhkan masyarakat," kata Saleh yang juga menjabat Anggota Komisi IX DPR RI, Minggu (26/04/2020).

Seperti diketahui, Bupati Boltim, Sehan Salim mengkritik keras kebijakan pemerintah. Dua video yang diterima GoNews.co, menunjukkan kerasnya kritik Sehan untuk Pemerintah.

Dalam video pertama, Sehan mengkritik kebijakan yang berubah-ubah dan cenderung tak adil bagi rakyat penerima bantuan.

Tadinya, kata Sehan, Mendes menyuruh Dana Desa tidak boleh untuk sembako, tiba-tiba turun Surat Mendagri bahwa bantuan harus dari Dana Desa. Berikutnya turun perubahan dari Mendes bahwa Dana Desa untuk BLT, standarnya Rp 600.000.

"Boltim ada 4.700 KK lebih. Bagaimana dengan surat dari Menteri Sosial yang PKH tidak boleh lagi dapat BLT/Sembako. Gila, PKH ini ada Rp 50 ribu - Rp 200 ribu per KK. Ini tidak adil cara berpikir para menteri. Maka saya ambil kebijakan, bahwa PKH tetap harus dapat (BLT/Sembako, Red), Aparat Desa harus dapat," kata Sehan dikutip dari video tersebut.

Di video kedua, Sehan kembali marah karena warga penerima BLT tak bisa terima bantuan lain sementara BLT tak jelas kapan bisa diterima warga. "BLT-nya kapan? Masih harus buka rekening ini lah, ini lah, kriteria ini lah,".

"Kriteria macam-macam. Negeri udah mau bangkrut, Menteri-Menteri masih pada ngeyel," kata Sehan.

Ini membuat proses penyaluran BLT meenjadi panjang, menurut Sehan. "Lho kalo 4. 700 KK, emangnya Bank Sulut ada rekening itu? Goblok! Ngeyel itu Menteri. Marah kita,".

Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara pun menyesalkan sikap Sehan Salim Landjar. Kata Juliari, dalam lansiran Merdeka.com, "sekarang itu nggak usah ribut-ribut. Semua bekerja, siapa sih yang mau keadaan seperti ini?".

Pemerintah, kata Politisi PDIP itu, membutuhkan data penerima BLT yang jelas. "Dia kan hanya berpikir soal Boltim, kita di Pusat harus berpikir secara nasional,".

Juliari meminta Sehan Landjar mempelajari kembali Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat. Surat Edaran tersebut dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 21 April 2020.

"Tolong sampaikan ini (Surat Edaran) ke yang bersangkutan (Sehan Landjar). Dan kalau yang bersangkutan tidak setuju, silakan saja kirim surat ke KPK, tembusan ke kami-kami," tegasnya.

Catatan GoNews.co, Koalisi Lawan Corona (KLC) pernah mengkritisi terlalu banyaknya model bantuan pemerintah untuk masyarakat terdampak Pandemi Covid-19, dan basis data yang digunakan.

Kritisi KLC, disampaikan langsung ke Satgas Covid-19 DPR RI melalui Jubir Satgas, Arteria Dahlan yang juga Politisi PDIP.

Koalisi, meminta agar dikaji kembali kemungkinan membekukan 10 program yang ada dan menggantinya dengan 1 program bantuan tunggal. Dengan basis data yang juga tunggal, yakni database milik Dukcapil Kemendagri.

"Kami, sampai hari ini masih terus bergerak. Mengetuk pintu-pintu wakil rakyat, termasuk Komisi VIII DPR RI. Perut rakyat ini memang harus dijamin, agar sosial politik bangsa kita juga stabil," kata Juru bicara KLC, Nukila Evanty saat dikonfirmasi.***