Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Pencurian Tiga Buah Tandan Sawit Berujung di Pengadilan, DPRD Riau Segera Panggil PTPN V
Hukum
9 jam yang lalu
Pencurian Tiga Buah Tandan Sawit Berujung di Pengadilan, DPRD Riau Segera Panggil PTPN V
2
Demokrat: Batalkan Proses Hukum Ibu Tiga Anak Pencuri 3 Tandan Buah Sawit, Kami Ganti 10 Tandan
Hukum
9 jam yang lalu
Demokrat: Batalkan Proses Hukum Ibu Tiga Anak Pencuri 3 Tandan Buah Sawit, Kami Ganti 10 Tandan
3
Ini Tiga Masalah Dibalik Kebijakan New Normal Menurut Fadli Zon
Politik
8 jam yang lalu
Ini Tiga Masalah Dibalik Kebijakan New Normal Menurut Fadli Zon
4
Diduga Cabuli Pegawai Honorer, Anak Bupati Labuhanbatu Dipolisikan
Hukum
5 jam yang lalu
Diduga Cabuli Pegawai Honorer, Anak Bupati Labuhanbatu Dipolisikan
5
Survei Indometer: 34 Nama Potensial ke Nasional, dari Riau Muncul Nama Instiawati Ayus
Politik
12 jam yang lalu
Survei Indometer: 34 Nama Potensial ke Nasional, dari Riau Muncul Nama Instiawati Ayus
6
Misbakhun Yakin New Normal Akan Bangkitkan Ekonomi Nasional di Masa Pandemi Covid-19
Politik
9 jam yang lalu
Misbakhun Yakin New Normal Akan Bangkitkan Ekonomi Nasional di Masa Pandemi Covid-19
Home  /  Berita  /  Kesehatan

Iuran BPJS Kesehatan Naik, Pemerintah Menunjukkan 'Kelasnya'

Iuran BPJS Kesehatan Naik, Pemerintah Menunjukkan Kelasnya
Juru Bicara KLC, Nukila Evanty (baris ke dua, pertama kiri) saat diskusi dengan Ombudsman RI. (Foto: KLC)
Jum'at, 15 Mei 2020 18:47 WIB
JAKARTA - Koalisi Lawan Corona (KLC) menilai pemerintah sangat tidak sensitif dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan, sementara masyarakat dalam kondisi sulit akibat pandemi yang kapan berakhirnya penuh ketidakpastian.

"Andai rakyat punya keberanian lebih, rakyat pasti protes, mengapa tidak diambil dari anggaran lain?, ambil dari dana infrastruktur, jalan layang, jalan tol, dari iuran Prakerja yang nyaris tanpa guna atau dari anggaran pemindahan Ibukota Jakarta ke Kalimantan," kata Jurubicara KLC, Nukila Evanty kepada wartawan, Kamis (14/5/2020) kemarin.

"Buat kalangan yang masih bergaji besar, nominal segitu tidak masalah. Tapi sekarang banyak masyarakat yang bahkan penghasilannya itu Rp 0," kata dia.

Kenaikan BPJS Kesehatan, kata Nukila, menunjukkan 'kelas' pemerintah yang tidak sensitif terhadap penderitaan yang banyak dialami rakyat. Pemerintah pun kurang cakap dalam penanganan Corona atau Covid 19 ini.

"Pandemi Covid-19 ini telah menciptakan orang miskin baru. Yang miskin tambah miskin, yang menengah-atas juga banyak yang jadi miskin, harta benda pun digadai," kata dia.

Secara hukum, kata Nukila, pertimbangan Perpres 64/2020 tidak sesuai dengan Putusan MA No.7P/HUM/2020 yang membatalkan Pasal 34 Ayat 1 dan 2 Perpres 75/2019.

MA, lanjut Nukila, dalam pertimbangannya yang beraspek filosofis menegaskan bahwa pada hakikatnya kenaikan iuran BPJS dalam kondisi ekonomi global yang sedang tidak menentu merupakan aturan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan tuntutan rasa keadilan masyarakat.

"Mestinya hukum harus berpihak pada keadilan itu. Pak Presiden Yang Terhormat, kebijakan Anda tak Populis!! Plus, tidak cukup menunjukkan "kecapakan" ketika aturan terus berubah hanya dalam hitungan bulan!" pungkasnya.

Nukila mengungkapkan, susah memang situasi kebijakan di negeri ini karena banyaknya masalah yang ada, "terlebih kalau kita bicara soal dampak pandemi dan penanggulangannya,".

"Soal kenaikan iuran BPJS ini, survey respon masyarakat masih berlangsung. Di luar itu, desk pengaduan kami menerima aduan setiap hari dari seantero negeri," Pungkas Nukila.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, GoNews Group, Kesehatan, Nasional, Umum

wwwwww