Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Remaja 13 Tahun Ini Lulus dengan Empat Gelar Sarjana Hanya Dalam Waktu Dua Tahun
Internasional
19 jam yang lalu
Remaja 13 Tahun Ini Lulus dengan Empat Gelar Sarjana Hanya Dalam Waktu Dua Tahun
2
Syarief Hasan: Tap MPRS RI XXV/1966 harus Masuk di RUU HIP
Politik
16 jam yang lalu
Syarief Hasan: Tap MPRS RI XXV/1966 harus Masuk di RUU HIP
3
Aplikasi Android Edit Video yang Populer Ini Ternyata Sangat Berbahaya, Ayo Hapus Segera
Umum
13 jam yang lalu
Aplikasi Android Edit Video yang Populer Ini Ternyata Sangat Berbahaya, Ayo Hapus Segera
4
76,7 Persen Pasien Covid-19 di Indonesia Alami Gejala Ini
Kesehatan
18 jam yang lalu
76,7 Persen Pasien Covid-19 di Indonesia Alami Gejala Ini
5
Pemerintah Diminta Penuhi Kebutuhan Sarpras 'e-Learning'
Pendidikan
10 jam yang lalu
Pemerintah Diminta Penuhi Kebutuhan Sarpras e-Learning
6
Berisiko Kematian, Eropa Larang Pemakaian Chloroquine Obati Pasien Covid-19, Indonesia Tetap Gunakan
Kesehatan
20 jam yang lalu
Berisiko Kematian, Eropa Larang Pemakaian Chloroquine Obati Pasien Covid-19, Indonesia Tetap Gunakan
Home  /  Berita  /  Nasional

Iuran BPJS Naik Saat Pandemi Corona, Prof Din Sebut Bentuk Kezaliman Nyata Terhadap Rakyat

Iuran BPJS Naik Saat Pandemi Corona, Prof Din Sebut Bentuk Kezaliman Nyata Terhadap Rakyat
Prof Dr Din Syamsuddin. (int)
Jum'at, 15 Mei 2020 10:18 WIB
JAKARTA - Prof Dr Din Syamsuddin menilai kebijakan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi virus corona merupakan bentuk kezaliman yang nyata terhadap rakyat.

''Bahwa pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan merupakan kebijakan yang tidak bijak,'' kata Din melalui pesan tertulis kepada Republika, Jumat (15/5).

Menurut Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) ini, kebijakan ini hanya lahir dari pemimpin yang tidak merasakan penderitaan rakyat.

Ditegaskan Din, pemerintah telah menambah kesusahan rakyat dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah wabah Covid-19.

Karena itu, Din menuntut pemerintah menarik kembali keputusan tersebut.

''Kita menuntut pemerintah untuk menarik kembali keputusannya (menaikkan iuran BPJS Kesehatan), karena kalau dipaksakan maka rakyat dapat melakukan pengabaian sosial atau social disobedience,'' ujar mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu.

Din menambahkan, patut dipertanyakan mengapa BPJS Kesehatan sering berutang kepada rumah sakit (RS), maka ke mana uang rakyat selama ini.

''Jika benar uang itu dipakai untuk proyek infrastruktur, itu dapat dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat,'' sambungnya.***

Editor:hasan b
Sumber:republika.co.id
Kategori:Umum, Nasional

wwwwww