Rerie: Pelonggaran PSBB, Tata Kehidupan Baru, Harus Lewati Puncak Pandemi

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, meminta skenario pelonggaran kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus melalui pertimbangan sudah terlewatinya puncak pandemi Covid-19 di tanah air.

Hal itu, kata Rerie, sapaan akrab Lestari, lantaran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mensyaratkan, negara yang bersiap melonggarkan kebijakan harus terlebih dulu mampu mengendalikan wabah, berdasarkan data epidemiologi yang terukur.

"Saya melihat di sejumlah pemberitaan, banyak pihak sudah merencanakan tata kehidupan baru yang mengarah pada pelonggaran kebijakan setelah Lebaran, di tengah masih bertambahnya kasus positif Covid19," ujar Rerie kepada wartawan, Senin (18/5/2020).

Persyaratan lain dari WHO, lanjut Rerie, negara yang ingin melonggarkan kebijakan, harus bisa mengidentifikasi pusat penularan dan klusternya, lalu mengisolasi kontak berisiko.

"Pertanyaanya apakah negara kita sudah memenuhi persyaratan itu semua, di kala kasus positif Covid-19 terus bertambah?" ujar Rerie yang juga menyebut data, 400 hingga 560 kasus positif Covid-19 per hari terjadi pada rentang waktu 14 Mei 2020-17 Mei 2020.

Karena itu Rerie mengingatkan, sebelum memasuki tahap pelonggaran dan merencanakan standar kehidupan normal yang baru, jauh lebih penting saat ini pemerintah meningkatkan kemampuan melakukan test Covid-19. Kemampuan test Covid-19 yang 4.000 hingga 5.000 sampel per hari, menurut Rerie, belum cukup untuk menggambarkan kondisi sebaran Covid-19 di tanah air yang sebenarnya.

Rerie kemudian merujuk Vietnam. Menurut Rerie, Indonesia perlu melihat bagaimana Vietnam mengatasi Covid-19. Ketegasan dan kecepatan pemerintah Vietnam dalam menghadapi wabah Covid-19 merupakan langkah yang patut dicontoh sehingga potensi penyebaran Covid-19 bisa dikontrol sejak dini.

Negara berpenduduk 97 juta jiwa itu, jelas Rerie, mencatatkan 300 kasus positif Covid-19 dan nol kematian, meski negara itu berbatasan langsung dengan Tiongkok.***