Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kalahkan Qatar, Shin Tae Yong: Masih Ada Kekurangan
Sepakbola
10 jam yang lalu
Kalahkan Qatar, Shin Tae Yong: Masih Ada Kekurangan
2
Kota Kendari Mencekam, Ratusan Massa Mengamuk Bawa Sajam dan Rusak Sejumlah Mall
Peristiwa
21 jam yang lalu
Kota Kendari Mencekam, Ratusan Massa Mengamuk Bawa Sajam dan Rusak Sejumlah Mall
3
Pilkada 2020: Selain Dukung 150 Calon, Gelora Juga Usung 4 Kadernya
Politik
23 jam yang lalu
Pilkada 2020: Selain Dukung 150 Calon, Gelora Juga Usung 4 Kadernya
4
Beragama Hindu, Mahasiswi Kedokteran Ini Sudah Lebih 5 Tahun Berhijab
Pendidikan
20 jam yang lalu
Beragama Hindu, Mahasiswi Kedokteran Ini Sudah Lebih 5 Tahun Berhijab
5
Agar Tak Jadi Preseden, MPR Minta Usut Tuntas Penusukan Syekh Ali Jaber
MPR RI
23 jam yang lalu
Agar Tak Jadi Preseden, MPR Minta Usut Tuntas Penusukan Syekh Ali Jaber
6
Jiwasraya 'Dirampok' dan Dikorupsi, Rakyat Harus Bayar 20 Triliun? Yang Bener Saja!
Peristiwa
21 jam yang lalu
Jiwasraya Dirampok dan Dikorupsi, Rakyat Harus Bayar 20 Triliun? Yang Bener Saja!
Home  /  Berita  /  DPR RI

Anshori Kembali Sampaikan Kritik Kerasnya, Perpres Kenaikan BPJS Harus Dicabut

Anshori Kembali Sampaikan Kritik Kerasnya, Perpres Kenaikan BPJS Harus Dicabut
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Anshori Siregar. (Gambar: Tangkapan layar video Zoom)
Kamis, 21 Mei 2020 00:55 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Anshori Siregar menilai, kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi Covid-19 hanya membuat masyarakat semakin menderita serta mengakibatkan perekonomian bangsa semakin drastis menurun.

Menurut Anshori, BPJS Kesehatan bukan mengalami defisit, karena badan yang tugasnya hanya mengurus soal jaminan kesehatan ini bukan tak cukup pemasukan.

"Nggak rugilah! Analogi kalau BPJS rugi tidak mungkin dibebankan ke masyarakat. Dua hal yang berbeda itu. Coba cek manajement BPJS!" tukas Anshori dalam diskusi virtual bertajuk 'Kenaikan BPJS di Era Pandemi', bersama Koalisi Lawan Corona (KLC) dan Prihatwono Research, Selasa (19/5/2020) lalu.

Anshari meminta, agar Peraturan Presiden (Perpres) No 64/2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan, segera dicabut.

Kritik keras Ansori kepada pemerintah terkait naiknya iuran BPJS Kesehatan ini, bukanlah kali pertama. Dalam sebuah rapat di DPR, Anshori bahkan menyebut, apa yang terjadi adalah bentuk "pemaksaan, perbudakan, dan zalim,".

Aktivis Kemanusiaan KLC, Nukila Evanty, bahkan menyebut Anshori, sebagai champion dalam perjuangan menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Acara ini adalah upaya kami untuk melibatkan langsung legislator dalam perjuangan menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi. Saya belum melihat ada legislator sepeka ini ya! Hormat lah kita ama PKS," kata Nukila.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, GoNews Group, Kesehatan, DPR RI, Nasional

wwwwww