Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Maju Pilkada Bengkalis, Istri Tersangka Korupsi Didukung 4 Partai
Politik
18 jam yang lalu
Maju Pilkada Bengkalis, Istri Tersangka Korupsi Didukung 4 Partai
2
Sebut Santri Tahfidz Qur'an sebagai Calon Teroris, Gus Jazil Minta Denny Siregar Minta Maaf
Politik
23 jam yang lalu
Sebut Santri Tahfidz Quran sebagai Calon Teroris, Gus Jazil Minta Denny Siregar Minta Maaf
3
Viral Pegawai Starbucks Intip Payudara Pelanggan Lewat CCTV
Peristiwa
22 jam yang lalu
Viral Pegawai Starbucks Intip Payudara Pelanggan Lewat CCTV
4
Bandara Sudah Sediakan Rapid Test, Masyarakat Sudah Bisa Manfaatkan Penerbangan
Politik
22 jam yang lalu
Bandara Sudah Sediakan Rapid Test, Masyarakat Sudah Bisa Manfaatkan Penerbangan
5
Kualitas Sinyal Operator Buruk saat Pandemi, DPR Panggil Telkomsel, Indosat dan XL Axiata
Politik
22 jam yang lalu
Kualitas Sinyal Operator Buruk saat Pandemi, DPR Panggil Telkomsel, Indosat dan XL Axiata
6
Sebut Rp2,7 Triliun Bukan Angka Kecil, Nasir Djamil: Segera Usut Kasus Pemalsuan Label SNI
Politik
22 jam yang lalu
Sebut Rp2,7 Triliun Bukan Angka Kecil, Nasir Djamil: Segera Usut Kasus Pemalsuan Label SNI
Home  /  Berita  /  Politik

DPR: Setiap Keluarkan Kebijakan, Hendaknya Pemerintah Berpedoman dengan Nilai-nilai Pancasila

DPR: Setiap Keluarkan Kebijakan, Hendaknya Pemerintah Berpedoman dengan Nilai-nilai Pancasila
Senin, 01 Juni 2020 21:56 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah bisa mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan, khususnya saat penanganan Covid-19.

Netty menyampaikan hal tersebut dalam webinar kebangsaan Hari Lahir Pancasila 1 Juni yang diselenggarakan oleh Forum Doktor Muda Indonesia (FDMI) sekaligus refleksi di tengah pandemi Covid-19, Senin (01/06/2020).

"Bisakah pemerintah mewujudkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, terutama saat menangani Pandemi Covid-19? Pemerintah harus kita dorong agar setiap kebijakan yang diambil apalagi penanganan covid-19 sesuai dengan nilai-nilai Pancasila" katanya.

Menurut ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS DPR RI ini, pemerintah harus dapat menjalankan skenario kolaborasi optimal dengan menyelenggarakan good governance, agar kemudian masyarakat sebagai pemegang kendali republik ini berkontribusi dalam bentuk gotong royong atau civil solidarity.

"Jika pemerintah menyelenggarakan good governance serta serius dalam pemenuhan prasyarat penerapan new normal, maka rakyat akan turut serta dalam gerakan civil solidarity sebagai bentuk kolaborasi optimal" katanya.

Selain itu menurut politisi PKS ini, jika pemerintah mempraktikkan good governance disertai layanan kesehatan yang prima, maka rakyat akan suka cita memberikan kontribusi dan partisipasi. Namun jika terjadi sebaliknya, maka rakyat akan mudah untuk acuh bahkan melakukan pembangkangan.

"Kita masih mudah melihat fenomena ketidakpatuhan, ketidakdisiplinan, dan pengabaian PSBB dan anjuran tidak mudik dilakukan masyarakat. Artinya ada yang salah dengan segitiga kolaborasi penanganan covid-19 ini".

"Pemerintah juga harus berani menguji kembali setiap kebijakannnya, apakah selama ini setiap kebijakan yang diambil sudah dilandasi dengan nilai luhur Pancasila atau tidak. Pelayanan kesehatan ke depannya jangan sampai memandang kelas, karena seharusnya setiap rakyat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari Negara, dan itu dijamin oleh UUD NRI tahun 1945," tandasnya.

Untuk diketahui, virus corona sudah menyebar ke 216 negara dan menjangkiti 6 juta manusia. Semua kepala negara mengerahkan segala kekuatan yang dimiliki negaranya untuk melawan pandemi ini.

"Selain sebagai ujian kepemimpinan para pemimpin, pandemi covid-19 adalah ujian kebangsaan yang akan menentukan arah perjalanan bangsa ini ke depan, sehingga sebagai bangsa kita harus mampu melakukan penanganan yang baik. Sebaliknya bila gagal menangani, bukan tidak mungkin akan meninggalkan krisis multidimensi di masa depan," pungkasnya.***


wwwwww