Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Survei IDM: Masyarakat Puas dengan Kinerja Pemerintah dalam Menangani Covid-19 dan Memulihan Ekonomi
Ekonomi
22 jam yang lalu
Survei IDM: Masyarakat Puas dengan Kinerja Pemerintah dalam Menangani Covid-19 dan Memulihan Ekonomi
2
43 Persen Serangan Siber Sasar UMKM, BSSN Beri Pedoman Proteksi
Umum
9 jam yang lalu
43 Persen Serangan Siber Sasar UMKM, BSSN Beri Pedoman Proteksi
3
Bertambah 1.671, Total Kasus Covid-19 di Indonesia 74.018 Orang
Kesehatan
22 jam yang lalu
Bertambah 1.671, Total Kasus Covid-19 di Indonesia 74.018 Orang
4
Tragedi Sebrenica, Pembantaian 8.000 Muslim 25 Tahun Lalu
Internasional
19 jam yang lalu
Tragedi Sebrenica, Pembantaian 8.000 Muslim 25 Tahun Lalu
5
Ungkap Korupsi Dana Covid19, KPK: Hanya Persoalan Waktu bagi Kami
DPR RI
4 jam yang lalu
Ungkap Korupsi Dana Covid19, KPK: Hanya Persoalan Waktu bagi Kami
6
Klaster Baru Covid-19 di Gontor 2, Gus Jazil: Harusnya Rapid Test Santri Digaritaskan
MPR RI
2 jam yang lalu
Klaster Baru Covid-19 di Gontor 2, Gus Jazil: Harusnya Rapid Test Santri Digaritaskan
Home  /  Berita  /  DPR RI

Semangat Penyederhanaan UU Pemilu Jangan Abaikan Suara Rakyat

Semangat Penyederhanaan UU Pemilu Jangan Abaikan Suara Rakyat
Ilustrasi pencoblosan. (Gambar: Tangkapan layar video KompasTV)
Senin, 01 Juni 2020 18:03 WIB
JAKARTA - Wakil ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menegaskan, semangat penyederhanaan Undang-Ungang Pemilu jangan sampai disusupi niat menghabisi partai-partai tertentu. Daulat suara rakyat, harus menjadi yang utama.

Pernyataan Saleh, menyusul adanya rencana menaikkan syarat ambang batas parlemen (Parlementiary Threshold) dari 4% menuju 7% melalui RUU Pemilu.

"Jika dinaikkan, dikhawatirkan dapat mengurangi prinsip representasi dan keterwakilan. Akan ada banyak suara pemilih yang tidak bisa ditukar dengan kursi di Parlemen," kata Saleh kepada wartawan, Senin (1/6/2020).

Dalam konteks itulah, lanjut Saleh, PAN akan mengajak semua pihak untuk mendiskusikan kembali ambang batas ini.

"Bayangkan kalau 7 persen! Berapa kursi DPR yang akan melayang? Berapa suara masyarakat yang tidak bisa dikonversi dengan kursi? Jumlahnya bisa mencapai 40 kursi. Tentu itu tidak sedikit. Suara rakyat untuk memilih itu akan hilang dan diganti oleh partai-partai lain yang kebetulan suaranya lebih banyak," kata Saleh.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Politik, Nasional, DPR RI, GoNews Group, DKI Jakarta

wwwwww