Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kalung Anti Corona Kementan Tak Masuk Akal, Praktisi Medis: Ketakutan di-Reshuffle?
Pemerintahan
24 jam yang lalu
Kalung Anti Corona Kementan Tak Masuk Akal, Praktisi Medis: Ketakutan di-Reshuffle?
2
Kontroversi Kalung Anti Virus Corona, Antara Obat dan Ajian Jimat
Pemerintahan
24 jam yang lalu
Kontroversi Kalung Anti Virus Corona, Antara Obat dan Ajian Jimat
3
Rencana Kementan Luncurkan Kalung Antivirus Corona, #KalungAntiBego jadi Trending di Twitter
Kesehatan
24 jam yang lalu
Rencana Kementan Luncurkan Kalung Antivirus Corona, #KalungAntiBego jadi Trending di Twitter
4
KUR UMKM Penyelamatan Ekonomi Nasional Berperan Penting Saat Pandemi Covid-19
Pemerintahan
13 jam yang lalu
KUR UMKM Penyelamatan Ekonomi Nasional Berperan Penting Saat Pandemi Covid-19
Home  /  Berita  /  Peristiwa

Pemerintah Minta Pembahasan RUU HIP Ditunda, Saleh Daulay: Bukan Tunda, Tapi Batalkan

Pemerintah Minta Pembahasan RUU HIP Ditunda, Saleh Daulay: Bukan Tunda, Tapi Batalkan
Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay. (Istimewa)
Selasa, 16 Juni 2020 16:39 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menyambut baik sikap pemerintah yang Dianggap sangat tanggap dan cepat dalam menyahuti isu yang berkembang di masyarakat.

Salahsatunya adalah isu yang sedang menjadi polemik yakni pembahasan RUU HIP. Berkenaan dengan itu, menurut Saleh, sudah selayaknya DPR menindaklanjutinya.

Artinya kata Dia, pembahasan RUU Haluan Idelogi Pancasila itu memang sudah tidak bisa dilanjutkan lagi alias dibatalkan. "Pak Mahfud menyebut pemerintah meminta menunda pembahasan. Itu kan bahasa halus. Sama saja, pemerintah meminta agar pembahasan dihentikan. Apalagi, pemerintah menyebut mau fokus mengurus penanganan covid-19,' ujarnya, Selasa (16/6/2020) melalui pesan elektronik yang diterima GoNews.co di Jakarta.

Menurutnya, pernyataan Mahfud MD tersebut didasarkan atas respon masyarakat terhadap RUU HIP . Sebab, sampai sejauh ini, gelombong kritik dan penolakan sudah terdengar nyaring. Sikap yang paling bijak dalam merespon suara-suara masyarakat tersebut adalah menghentikan atau menunda pembahasannya.

"Pembuatan UU akan berjalan dengan baik jika ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Jika sejak awal sudah ada satu pihak yang meminta ditunda, berarti pembahasannya tidak akan berjalan mulus. Perlu penyamaan persepsi dan pandangan lagi. Masih butuh waktu," urainya.

"Yang jelas, Fraksi PAN mendukung pernyataan pak Mahfud. Semoga ini didengar oleh semua fraksi," harapnya.

Ia juga yakin, jika pembahasannya ditunda, masyarakat juga akan memahami. Gelombang kritik dan penolakan akan berkurang. "Kita semua fokus menangani covid-19," tegasnya.

Sebelumnya, Pemerintah meminta pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang merupakan RUU usulan DPR untuk ditunda. Pemerintah ingin DPR memperbanyak dialog dengan semua elemen.

"Terkait RUU HIP, Pemerintah menunda untuk membahasnya dan meminta DPR sebagai pengusul untuk lebih banyak berdialog dan menyerap aspirasi dulu dengan semua elemen masyarakat," kata Menko Polhukam Mahfud Md dalam akun Twitter-nya.

Mahfud mengatakan pemerintah saat ini masih fokus dalam penanganan Covid-19. "Pemerintah masih lebih fokus dulu untuk menghadapi pandemi Covid-19. Menko Polhukam dan Menkum-HAM diminta menyampaikan ini," ujar Mahfud.***


wwwwww