Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kalung Anti Corona Kementan Tak Masuk Akal, Praktisi Medis: Ketakutan di-Reshuffle?
Pemerintahan
14 jam yang lalu
Kalung Anti Corona Kementan Tak Masuk Akal, Praktisi Medis: Ketakutan di-Reshuffle?
2
Rencana Kementan Luncurkan Kalung Antivirus Corona, #KalungAntiBego jadi Trending di Twitter
Kesehatan
14 jam yang lalu
Rencana Kementan Luncurkan Kalung Antivirus Corona, #KalungAntiBego jadi Trending di Twitter
3
Kontroversi Kalung Anti Virus Corona, Antara Obat dan Ajian Jimat
Pemerintahan
14 jam yang lalu
Kontroversi Kalung Anti Virus Corona, Antara Obat dan Ajian Jimat
4
Gus Jazil Minta Pemerintah Selamatkan Lembaga Pendidikan Swasta
Pendidikan
15 jam yang lalu
Gus Jazil Minta Pemerintah Selamatkan Lembaga Pendidikan Swasta
5
KUR UMKM Penyelamatan Ekonomi Nasional Berperan Penting Saat Pandemi Covid-19
Pemerintahan
3 jam yang lalu
KUR UMKM Penyelamatan Ekonomi Nasional Berperan Penting Saat Pandemi Covid-19
Home  /  Berita  /  Politik

Politisi PKS Ingatkan Posisi Anggaran Negara sebagai Instrumen Penting untuk Kesejahteraan Rakyat

Politisi PKS Ingatkan Posisi Anggaran Negara sebagai Instrumen Penting untuk Kesejahteraan Rakyat
Anggota Komisi XI DRP RI dari Fraksi PKSAnis Byarwati. (Dok. Pribadi)
Rabu, 24 Juni 2020 15:52 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Anggota Komisi XI DRP RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, mengingatkan pemerintah tentang anggaran sebagai peran utama atau instrument penting untuk mensejahterakan rakyat.

"Sebelum kita membahas tentang redesain anggaran, kita tempatkan dulu bahwa peran anggaran sebagai instrumen utama dalam mensejahterakan rakyat. Karena itu, tata kelola anggaran yang baik akan menentukan arah kebijakan dan menentukan sejauh mana kita bisa mencapai tujuan kita bernegara," ujarnya saat Rapat Kerja komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Selasa (23/6/2020) di Jakarta.

Menurutmya, dalam reformasi anggaran yang dilakukan saat ini, pemerintah menggunakan konsep Zero-Based Budgeting, yaitu perencanaan anggaran tiap tahunnya harus memulai dari awal (zero basis) tanpa mengacu pada rencana kegiatan atau hasil kegiatan di periode sebelumnya (incremental basis).

Termasuk dalam kerangka zero based budgeting adalah basic spending yaitu adanya standar harga dan kegiatan sebagai upaya efisiensi birokrasi. Kerangka lain adalah Performance Based Budgeting, yakni komite penilaian memiliki indikator baku untuk penilaian agar alokasi kebutuhan, sesuai prioritas dan sinkron antara kementerian/lembaga dan sinkron pula antara pusat dan daerah.

Dan proses pelaksanaan anggarannya menggunakan Result Based Execution, yaitu pelaksanaan anggaran berbasis hasil yang dicapai.

Hal lain yang termasuk dalam kerangka zero based budgeting adalah Anticipatory Spending, yaitu belanja yang disiapkan sebagai buffer untuk menghadapi berbagai risiko gejolak seperti resesi ekonomi, bencana alam, serta penyebaran wabah penyakit.

Mekanisme pelaksanaan Anticipatory Spending harus dibuat dengan menyesuaikan berbagai risiko tersebut. Anis menilai bahwa kerangka yang digunakan dalam penganggaran ini sudah cukup baik. Namun Anis memberikan catatan. "Ini adalah pengalokasian yang cukup menarik tetapi harus jelas, konsisten, profesional, dan proporsional. Pemerintah juga perlu menjelaskan plus dan minus penggunaan konsep Zero Based Budgeting ini," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, politisi dari daerah pemilihan Jakarta Timur ini juga memberikan catatan kritis lainnya. Anis menekankan, reformasi system penganggaran harus mampu mendorong agar belanja lebih efisien namun tetap produktif, fokus pada program prioritas, tetap berorientasi pada hasil, dan selalu antisipatif terhadap ketidakpastian. Ia juga mengingatkan pemerintah agar dengan serius menyiapkan roadmap.

"Roadmap yang jelas dan terukur menjadi salah satu kunci keberhasilan setiap program," katanya.

Antisipatory anggaran menjadi catatan lain yang diberikan Anis. Berkaca pada kejadian pandemi Covid-19 yang tidak terduga, pemerintah diminta untuk memperkuat anggaran antisipatory sebagai bentuk langkah antisipasi dan mitigasi akibat dampak yang timbul dari peristiwa yang tidak diperkirakan terjadi sebelumnya.

"Supaya pemerintah sudah siap menghadapi dampak resiko perekonomian yang ditimbulkan dari sebuah peristiwa seperti adanya krisis global, bencana alam atau wabah agar lebih cepat penanganannya dan sebagai antisipasi dampak turunannya," ungkapnya.

 Sebagai penutup, politisi senior PKS ini mengingatkan bahwa bagaimanapun anggaran disusun dengan baik, semua tetap terpulang kepada sumber daya manusianya. "Para perencana dan pengelola anggaran harus menjaga integritas dan akuntabilitasnya. Tetap mengedepankan amanah dan istiqomah dalam mengedepankan kepentingan rakyat," pungkasnya.***


wwwwww