Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kalung Anti Corona Kementan Tak Masuk Akal, Praktisi Medis: Ketakutan di-Reshuffle?
Pemerintahan
12 jam yang lalu
Kalung Anti Corona Kementan Tak Masuk Akal, Praktisi Medis: Ketakutan di-Reshuffle?
2
Rencana Kementan Luncurkan Kalung Antivirus Corona, #KalungAntiBego jadi Trending di Twitter
Kesehatan
12 jam yang lalu
Rencana Kementan Luncurkan Kalung Antivirus Corona, #KalungAntiBego jadi Trending di Twitter
3
Kontroversi Kalung Anti Virus Corona, Antara Obat dan Ajian Jimat
Pemerintahan
12 jam yang lalu
Kontroversi Kalung Anti Virus Corona, Antara Obat dan Ajian Jimat
4
Gus Jazil Minta Pemerintah Selamatkan Lembaga Pendidikan Swasta
Pendidikan
13 jam yang lalu
Gus Jazil Minta Pemerintah Selamatkan Lembaga Pendidikan Swasta
5
KUR UMKM Penyelamatan Ekonomi Nasional Berperan Penting Saat Pandemi Covid-19
Pemerintahan
1 jam yang lalu
KUR UMKM Penyelamatan Ekonomi Nasional Berperan Penting Saat Pandemi Covid-19
Home  /  Berita  /  DPR RI

Komisi IX DPR Dorong Penyelenggaraan Pilkada 2020 dengan Protokol Kesehatan

Komisi IX DPR Dorong Penyelenggaraan Pilkada 2020 dengan Protokol Kesehatan
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena (kanan). (Foto: Ist./KWP)
Selasa, 30 Juni 2020 17:29 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena menyatakan, yang terpenting dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 adalah penerapan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19.

Dan, kata Emanuel di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2020), "Kemenkes, KPU, Kemendagri, Komisi II, Bawaslu, dan DKPP, kita sudah membahas sampai pada level teknis, bahwa ini harus disiapkan dan saya tahu bahwa Kemenkes nanti akan mendampingi KPU dan Bawaslu untuk sampai di level kebawah itu mereka akan dipandu dengan protokol yang sifatnya detail dan jelas, konkrit, bisa dipakai dan bisa diterapkan,".

"Ini saya kira satu poin pertama kita jalankan Pilkada ini dengan sebuah protokol kesehatan yang harus konkrit, detail, jelas yang bisa dibaca baik oleh penyelenggaraan pemilu maupun oleh masyarakat," kata dia.

Di momen yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia menyatakan, pihaknya bersama Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) dan Menkumham RI telah menyepakati Perppu 2/2020 untuk menjadi Undang-Undang.

"Yang seterusnya akan kami lanjutkan ke pimpinan untuk minta pembahasan, dan kemudian persetujuan tingkat II di paripurna nanti betul-betul menjadi undang-undang yang terkait dengan soal perubahan tahapan persiapan Pilkada serentak tahun 2020," kata Doli.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Pemerintahan, Politik, Nasional, DPR RI, GoNews Group, DKI Jakarta

wwwwww