Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Negara Harus Lindungi PMI ABK, Jangan Pas Ada Kasus Baru Kelihatan Sibuk
Pemerintahan
18 jam yang lalu
Negara Harus Lindungi PMI ABK, Jangan Pas Ada Kasus Baru Kelihatan Sibuk
2
Kuatkan Hubungan Kerjasama Antar Negara saat Pandemi, Azis Syamsudin Temui Dubes Singapura
Politik
19 jam yang lalu
Kuatkan Hubungan Kerjasama Antar Negara saat Pandemi, Azis Syamsudin Temui Dubes Singapura
3
'Gelora Kemerdekaan 2020' dan Launching API GELORA di HUT RI ke-75
Politik
20 jam yang lalu
Gelora Kemerdekaan 2020 dan Launching API GELORA di HUT RI ke-75
4
Bangun Ribuan Titik Jaringan Wi-Fi, Gus Jazil: Langkah Konkret GBB Membantu Pendidikan Masyarakat di Masa Pandemi
Politik
18 jam yang lalu
Bangun Ribuan Titik Jaringan Wi-Fi, Gus Jazil: Langkah Konkret GBB Membantu Pendidikan Masyarakat di Masa Pandemi
5
DPP PAN Tegaskan Muswil PAN Riau Digelar Akhir Agustus 2020
Politik
20 jam yang lalu
DPP PAN Tegaskan Muswil PAN Riau Digelar Akhir Agustus 2020
6
Islam Kembali Dihina, Muhammadiyah Imbau Umat Muslim Tidak Terpancing
Peristiwa
19 jam yang lalu
Islam Kembali Dihina, Muhammadiyah Imbau Umat Muslim Tidak Terpancing
Home  /  Berita  /  DPR RI

Pilkada 2020, Komisi II DPR Sepakati Perppu 2/2020 menjadi UU

Pilkada 2020, Komisi II DPR Sepakati Perppu 2/2020 menjadi UU
Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia. (Foto. Ist./KWP)
Selasa, 30 Juni 2020 16:06 WIB
JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia menyatakan, pihaknya bersama Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) dan Menkumham RI telah menyepakati Perppu 2/2020 untuk menjadi Undang-Undang.

"Yang seterusnya akan kami lanjutkan ke pimpinan untuk minta pembahasan, dan kemudian persetujuan tingkat II di paripurna nanti betul-betul menjadi undang-undang yang terkait dengan soal perubahan tahapan persiapan Pilkada serentak tahun 2020," kata Doli di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Doli menyatakan, kesepakatan Komisi II DPR RI bersama pemerintah tersebut didapat setelah KemenkumHAM hadir dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Selasa yang sama. Sebelumnya, Senin (29/6/2020), Menkumham RI Yasonna Laoly tak hadir dalam rapat di Senayan, rencana memberi teguran keras dan menembuskannya pada Presiden pun mengemuka kala itu.

Doli memastikan, penyelenggaraan Pilkada 2020 nanti, bukanlah agenda yang 'ujug-ujug'. Berbagai persiapan oleh penyelenggara, pembahasan dan total 9 kali rapat resmi DPR RI telah digelar sebelumnya, untuk memastikan Pilkada berlangsung aman meski jika Pandemi Covid-19 masih melanda.

"Pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ini sudah on going sudah running. Semua peraturan-peraturan, perubahan peraturan yang sudah disiapkan. Apalagi hari ini sebelum kita sepakati Perppu menjadi Undang-undang, peraturan KPU dan Bawaslunya juga sudah diperbaharui semua, alat-alat dukungan bantuan kesehatan yang sudah juga sedang berjalan. Jadi saya disini ingin mengatakan, penerapan protokol Covid-19 ini sebenarnya sudah punya titik terang," kata Doli.

Tantangan berikutnya yang masih terus didiskusikan, kata Doli, "adalah konsep apa yang terus kita harus perbarui, mengenai menjaga prinsip-prinsip demokrasi,".

Politisi Partai Golkar ini menegaskan, setidaknya ada 3 indikator yang harus dijaga yakni, tingkat partisipasi pemilih, pengawasan kecurangan, dan ruang yang proporsional bagi Cakada untuk kampanye.

Untuk diketahui, Selasa yang sama, Komisi II dalam halo ini Panja Pemilu juga menggelar rapat bersama para pakar. Sebatas pantauan GoNews.co, Dir Eksekutif Perludem Tito Anggaraini termasuk yang hadir dalam rapat tersebut.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Pemerintahan, Politik, Nasional, DPR RI, GoNews Group, DKI Jakarta

wwwwww