Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Garuda Indonesia Tegaskan Tak Tolerir Pelanggaran Aturan Keselamatan Penerbangan
Umum
23 jam yang lalu
Garuda Indonesia Tegaskan Tak Tolerir Pelanggaran Aturan Keselamatan Penerbangan
2
Kondisi Langka, Mahasiswi Cantik Ini Menopause pada Usia 6 Tahun
Kesehatan
22 jam yang lalu
Kondisi Langka, Mahasiswi Cantik Ini Menopause pada Usia 6 Tahun
3
Rasulullah Mengingatkan, Ini 3 Musuh Utama Umat Islam
Umum
23 jam yang lalu
Rasulullah Mengingatkan, Ini 3 Musuh Utama Umat Islam
4
Kemendagri Apresiasi Unjuk Rasa Otsus Papua oleh FMPI dan Dorong Pertemuan Lanjutan
Pemerintahan
22 jam yang lalu
Kemendagri Apresiasi Unjuk Rasa Otsus Papua oleh FMPI dan Dorong Pertemuan Lanjutan
5
Mahasiswi S2 Tewas Tergantung di Rumah Pacar, Ternyata Tengah Hamil Muda
Peristiwa
22 jam yang lalu
Mahasiswi S2 Tewas Tergantung di Rumah Pacar, Ternyata Tengah Hamil Muda
6
Delapan Warga Lengayang Pesisir Selatan Terinfeksi Corona
Kesehatan
21 jam yang lalu
Delapan Warga Lengayang Pesisir Selatan Terinfeksi Corona
Home  /  Berita  /  Politik

Rahmat Gobel Sebut Komisi VII Ribut dengan Dirut Inalum Hanya Salah Paham

Rahmat Gobel Sebut Komisi VII Ribut dengan Dirut Inalum Hanya Salah Paham
Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel. (Istimewa)
Selasa, 07 Juli 2020 09:44 WIB
JAKARTA - Pimpinan Komisi VII DPR RI dipanggil oleh pimpinan DPR RI untuk dimintai klarifikasinya mengenai permintaan perihal dana CSR dari BUMN Tambang pada saat rapat dengar pendapat 30 Juni 2020 silam.

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengatakan setelah mendapatkan jawaban dari empat pimpinan Komisi VII DPR RI yakni Alex Noerdin, Ramson Siagian, Soegeng Suparwoto dan Eddy Soeparno maka pimpinan DPR RI menilai bahwa apa yang dilakukan komisi VII tidak melanggar kode etik DPR.

"Dalam pertemuan klarifikasi ini, pimpinan DPR menilai apa yang disampaikan Komisi VII, pada saat RDP tersebut, sudah sesuai dengan fungsi tugas dan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan," ujar Rachmat Gobel di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (6/7).

Adapun isu yang berkembang di masyarakat, kata Gobel, merupakan kesalahpahaman semata. Pasalnya, Komisi VII bukan meminta CSR BUMN Tambang dalam bentuk dana tapi barang.

"Kemudian apa yang terjadi polemik di masyarakat, semata adalah kesalahpahaman. Karena keterbatasan informasi, maka dari itu penting bagi kami selaku pimpinan DPR RI, untuk melakukan klarifikasi ini sendiri," bebernya.

Dengan adanya klarifikasi dari pimpinan Komisi VII dan juga pimpinan DPR RI, Gobel berharap masyarakat dapat memahami bahwa apa yang terjadi dalam rapat dengar pendapat itu semata hanya kesalahpahaman.

"Sehingga dengan penjelasan ini, sudah bisa meminimalisasi atau mengurangi, apa yang berkembang dari apa yang sudah kita sama-sama ketahui. Mudah-mudahan, penjelasan ini sudah memberikan masukan, pendapat kepada masyarakat melalui media," tandasnya.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Rmol.id
Kategori:Peristiwa, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta

wwwwww