Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Garuda Indonesia Tegaskan Tak Tolerir Pelanggaran Aturan Keselamatan Penerbangan
Umum
22 jam yang lalu
Garuda Indonesia Tegaskan Tak Tolerir Pelanggaran Aturan Keselamatan Penerbangan
2
Kondisi Langka, Mahasiswi Cantik Ini Menopause pada Usia 6 Tahun
Kesehatan
20 jam yang lalu
Kondisi Langka, Mahasiswi Cantik Ini Menopause pada Usia 6 Tahun
3
Rasulullah Mengingatkan, Ini 3 Musuh Utama Umat Islam
Umum
22 jam yang lalu
Rasulullah Mengingatkan, Ini 3 Musuh Utama Umat Islam
4
Kemendagri Apresiasi Unjuk Rasa Otsus Papua oleh FMPI dan Dorong Pertemuan Lanjutan
Pemerintahan
20 jam yang lalu
Kemendagri Apresiasi Unjuk Rasa Otsus Papua oleh FMPI dan Dorong Pertemuan Lanjutan
5
Mahasiswi S2 Tewas Tergantung di Rumah Pacar, Ternyata Tengah Hamil Muda
Peristiwa
21 jam yang lalu
Mahasiswi S2 Tewas Tergantung di Rumah Pacar, Ternyata Tengah Hamil Muda
6
Delapan Warga Lengayang Pesisir Selatan Terinfeksi Corona
Kesehatan
20 jam yang lalu
Delapan Warga Lengayang Pesisir Selatan Terinfeksi Corona
Home  /  Berita  /  DPR RI

Revisi UU Pemilu: 'Threshold' Naik Sebabkan Disproporsionalitas

Revisi UU Pemilu: Threshold Naik Sebabkan Disproporsionalitas
Wakil Ketua Komisi II DPR RI/Legislator Fraksi PPP, Arwani Thomafi. (Gambar: Tangkapan layar virtual)
Selasa, 07 Juli 2020 20:31 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Arwani Thomafi mengungkapkan, tampak ada pemikiran di fraksi-fraksi yang ada di DPR untuk menurunkan syarat ambang batas parlemen (parlementiary threshold) dan ambang batas pencalonan Presiden (Presidential Threshold).

Hal itu, lantaran pengalaman implementasi UU 7 tahun 2017 dalam Pemilu 2019 lalu, yang menyisakan fakta adanya pembelahan masyarakat, terbatasnya pastisipasi warga negara untuk mencalonkan diri dan tereduksinya aspek propsionalitas lantaran ambang batas yang terbilang tinggi.

"Sehingga kita ingin agar Presidential Threshold tersebut diturunkan dari 20 ke antara 10 sampai 15," kata Arwani dalam diskusi terkait Arah Revisi UU Pemilu di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Politisi PPP itu menambahkan, "kita juga tidak ingin partai-partai (dengan kapasitas thresholdtinggi, red) itu tidak terlalu gampang mencalonkan presiden, karena ada satu perbedaan prinsi lah soal bagaimana kita memilih anggota DPR dan presiden,".

Revisi UU Pemilu, kata Arwani, jangan sampai hanya untuk menjadi pijakan memudahkan partai politik tertentu atau kontestan tertentu untuk menang dengan mudah. "Misalnya saya lihat, tradisi menaikkan parlementary threshold,".

Revisi UU Pemilu, juga diharap tak melebar dari aspek yang menjadi tuntutan penyesuaian, seperti; adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan aspirasi masyarakat sebagai empunya daulat.

Ia menegaskan, problem mendasar jika threshold dinaikkan adalah, "semakin banyak suara yang hilang, semakin banyak suara yang tidak terkonversi menjadi kursi.

"Artinya apa? Artinya ada problem kalau kita menaikkan PT itu justru melahirkan disproporsionalitas," kata Arwani.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, GoNews Group, DPR RI, Nasional, Politik

wwwwww