Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Jaksa Pinangki Diduga Terima Suap dari Djoko Tjandra Rp7 Miliar
Nasional
23 jam yang lalu
Jaksa Pinangki Diduga Terima Suap dari Djoko Tjandra Rp7 Miliar
2
Usai Disetubuhi, Tabrani Bunuh dan Bakar Istrinya, Hasanah, Ini Penyebabnya
Peristiwa
22 jam yang lalu
Usai Disetubuhi, Tabrani Bunuh dan Bakar Istrinya, Hasanah, Ini Penyebabnya
3
Terkait Skandal Djoko Tjandra, Kejagung Tangkap Jaksa Pinangki Selasa Malam
Nasional
23 jam yang lalu
Terkait Skandal Djoko Tjandra, Kejagung Tangkap Jaksa Pinangki Selasa Malam
4
Minta Turunkan Biaya Penyebrangan Antar Pulau Jawa dan Sumatra, SPASI Surati Presiden
Ekonomi
18 jam yang lalu
Minta Turunkan Biaya Penyebrangan Antar Pulau Jawa dan Sumatra, SPASI Surati Presiden
5
Pendaftaran Wartawan Peliput PON XX Papua Diperpanjang
Olahraga
15 jam yang lalu
Pendaftaran Wartawan Peliput PON XX Papua Diperpanjang
6
Kehadiran BSANK Didukung PB/PP, Akademisi Hingga Presiden Astaf
Olahraga
12 jam yang lalu
Kehadiran BSANK Didukung PB/PP, Akademisi Hingga Presiden Astaf
Home  /  Berita  /  Politik

Majukan Wilayah Pesisir dan Kepulauan, Gus Jazil: Semua Pihak harus Ambil Peran

Majukan Wilayah Pesisir dan Kepulauan, Gus Jazil: Semua Pihak harus Ambil Peran
Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid. (Istimewa)
Jum'at, 10 Juli 2020 16:10 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid, menilai diperlukan langkah penguatan dari semua pihak untuk memajukan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.

Menurut dia, saat ini Indonesia sudah memiliki peraturan yang mengatur tentang daerah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti Peraturan tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ada Undang-Undang Kelautan.

"Namun yang paling penting adalah implementasinya. Implementasi penting sehingga masyarakat harus dibina agar memiliki kemampuan melahirkan sumber daya yang unggul di daerah pesisir atau kepulauan," kata dia, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Hal itu dia katakan dalam webinar dengan tema "Revitalisasi Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Pesisir dan Pulau Kecil di Indonesia" yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Sains (STIS) Mambaul Falah Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Kamis (9/7).

Ia menegaskan, webinar yang digelar itu perlu ditindaklanjuti secara serius supaya benar-benar ada pengembangan pulau-pulau kecil agar masyarakat atau komunitas yang berkembang di wilayah pesisir dan pulau kecil berdaya.

Ia mengaku paham kondisi Pulau Bawean yang merupakan salah satu pulau kecil, tingkat ekonomi masyarakat Bawean termasuk juga nelayan belum memiliki keunggulan untuk mengelola sumber daya yang ada. "Saya punya harapan, keinginan, dan inisiatif untuk menjadikan Bawean sebagai pulau yang dikenal memiliki potensi kelautan maupun potensi wisata," ujarnya.

Politisi PKB itu mengatakan, apa yang disampaikannya itu sudah dilakukan sejak tahun 2018, yaitu dia meminta kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar Pulau Bawean dimasukkan dalam kegiatan pariwisata Sail Internasional.

Ia mengatakan, keinginannya itu tercapai karena sejak 2018, Pulau Bawean masuk dalam rute Sail Internasional sehingga dikenal banyak orang.

Akan tetapi dia masih kecewa dengan sikap pejabat daerah dan masyarakat yang dinilai belum memahami kegiatan tersebut memiliki dampak terhadap pariwisata maupun promosi Pulau Bawean meskipun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sigap mengangkat Pulau Bawean ke kancah dunia pariwisata hingga tingkat internasional. "Untuk itu perlu mengembangkan dan memberdayakan masyarakat pesisir supaya sumber daya manusia meningkat sehingga mampu mengelola alam dan pesisir," ujarnya.

Selain itu dia mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, perguruan tinggi, dan badan-badan usaha untuk mengambil peran dalam rangka penguatan pembangunan di daerah pesisir atau wilayah-wilayah kepulauan.

Menurut dia, Indonesia adalah negara maritim yang memiliki garis pantai sangat panjang hampir 81.000 km atau setara Benua Eropa dan 17.500 pulau, apa yang dimiliki itu dikatakan sebagai kekayaan yang luar biasa.

"Kekayaan itu bila mengacu pada UUD 1945 bahwa Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," katanya.

Ia menjelaskan, salah satu tujuan reformasi adalah menggeser pola pikir darat ke laut, menggeser cara pandang terhadap kebijakan pembangunan yang sebelumnya lebih bertumpu pada daratan menjadi bertumpu ke laut.

Setelah reformasi, menurut dia, dibentuk Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menggeser orientasi pembangunan dari darat ke laut. "Saat ini wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil masih banyak terdapat kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia terbelakang, semestinya pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi kekuatan dalam membangun negara ini," katanya.***

Selain dia, hadir sebagai pembicara dalam webinar itu Rektor Unisma Malang sekaligus Ketua Forum Rektor PT NU, Prof Dr Maskuri, Wakil Ketua I STIS Mambaul Falah, Angky Soedrijanto, dan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, Aryo Anggono.***


wwwwww