Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
‎BMKG Prediksi Hujan Menyapa Jabodetabek Hari Ini, Petir Mengintai Sore Hari
Metropolitan
14 jam yang lalu
‎BMKG Prediksi Hujan Menyapa Jabodetabek Hari Ini, Petir Mengintai Sore Hari
2
‎SGY Dukung Tiket Pantai Ancol Gratis, Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Kebijakan Tiket Masuk
Metropolitan
12 jam yang lalu
‎SGY Dukung Tiket Pantai Ancol Gratis, Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Kebijakan Tiket Masuk
3
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
Nasional
3 jam yang lalu
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
4
Pesilat Ayudiah Meninggal di PORPROV Jateng 2026, KONI Pusat Tegaskan Keselamatan Atlet Nomor Satu
KONI
2 jam yang lalu
Pesilat Ayudiah Meninggal di PORPROV Jateng 2026, KONI Pusat Tegaskan Keselamatan Atlet Nomor Satu
5
Peringatah HSP ke-98, Menpora Erick Ingatkan Semangat Sumpah Pemuda Itu Harus Hidup
Kemenpora
3 jam yang lalu
Peringatah HSP ke-98, Menpora Erick Ingatkan Semangat Sumpah Pemuda Itu Harus Hidup
6
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
Nasional
3 jam yang lalu
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
Home  /  Berita  /  Metropolitan

Massa Aksi Tolak Omnibus Law di DPR: Rezim Anti-rakyat!

Massa Aksi Tolak Omnibus Law di DPR: Rezim Anti-rakyat!
Kamis, 16 Juli 2020 15:01 WIB
JAKARTA - Kelompok buruh, petani, dan mahasiswa menolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja readyviewed menggelar aksi di sisi kiri pintu gerbang DPR RI, Jakarta, Kamis (16/7). Pemerintah dan DPR dinilai gagal menangkap aspirasi masyarakat.

"Kita sebut ini RUU Cilaka kawan-kawan. Rezim ini adalah rezim anti-rakyat," pekik salah seorang orator melalui pengeras suara di depan gerbang Gedung DPR RI.

Basis serikat tani dari Jawa Barat dan Banten bersama Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) ikut dalam barisan massa tersebut. KPA menilai Omnibus Law mengancam jutaan petani karena mempermudah perampasan tanah dengan dalih menciptakan lapangan kerja.

Selain itu, agenda perjuangan tanah untuk rakyat melalui reforma agraria juga digusur oleh undang-undang ini. Tanah akan dijadikan barang komoditas yang dipergunakan untuk kepentingan badan usaha milik swasta dan negara.

"Kami menilai pemerintah dan DPR RI telah gagal menangkap aspirasi rakyat dan mengabaikan nasib rakyat yang tengah menghadapi wabah dan krisis berlapis akibat pandemi Covid-19," kata Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika melalui keterangan tertulisnya.

Massa aksi yang tergabung dalam KPA ini juga meminta DPR segera menjalankan TAP MPR IX/2001 untuk menyelesaikan tumpang tindih regulasi di sektor agraria dan sumber daya alam (SDA).

"Meminta pemerintah segera menuntaskan konflik agraria, memastikan aparat keamanan dan perusahaan (swasta dan BUMN) segera menghentikan tindakan-tindakan intimidatif, represif dan usaha-usaha kriminalisasi di wilayah-wilayah konflik agraria, teror, kekerasan dan kriminalisasi terhadap petani dan masyarakat adat di tengah pandemi saat ini," ujarnya.

Pemerintah juga diminta bersungguh-sungguh memastikan sentra-sentra produksi pertanian, pangan, perkebunan dan peternakan dilindungi negara, terutama saat krisis akibat pandemi Covid-19 melanda.

"Karena terbukti, dalam situasi krisis semacam ini justru mereka [petani] yang bertahan. Bukan ekonomi yang bersandar pada investor," ucapnya.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Detik.com
Kategori:Olympic, Voli, Metropolitan, DKI Jakarta
wwwwww