Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Delapan Warga Lengayang Pesisir Selatan Terinfeksi Corona
Kesehatan
24 jam yang lalu
Delapan Warga Lengayang Pesisir Selatan Terinfeksi Corona
2
Gerakan Bagi-bagi Jutaan Masker bisa Berlangsung Lebih Lama
Pemerintahan
19 jam yang lalu
Gerakan Bagi-bagi Jutaan Masker bisa Berlangsung Lebih Lama
3
Buka Sidang Tahunan, Ketua MPR Apresiasi Kehadiran Presiden RI
MPR RI
19 jam yang lalu
Buka Sidang Tahunan, Ketua MPR Apresiasi Kehadiran Presiden RI
4
TNI juga Dilibatkan dalam Agenda Vaksinasi
Kesehatan
17 jam yang lalu
TNI juga Dilibatkan dalam Agenda Vaksinasi
5
Terlalu Riskan PB Perpani Tetap Ngotot Singkirkan Tiga Pemanah Elit
Olahraga
11 jam yang lalu
Terlalu Riskan PB Perpani Tetap Ngotot Singkirkan Tiga Pemanah Elit
6
Jalan Kaki 3 Km demi Tugas Sekolah, Novi Diberi HP oleh Polres Gunungkidul
Peristiwa
18 jam yang lalu
Jalan Kaki 3 Km demi Tugas Sekolah, Novi Diberi HP oleh Polres Gunungkidul
Home  /  Berita  /  Politik

Surat Izin Rapat Dengar Pendapat Djoko Tjandra Komisi III DPR Tidak Ditandatangai Azis Syamsuddin

Surat Izin Rapat Dengar Pendapat Djoko Tjandra Komisi III DPR Tidak Ditandatangai Azis Syamsuddin
Jum'at, 17 Juli 2020 19:42 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Komisi III DPR belum mendapat kepastian soal rencana rapat gabungan dengan aparat penegak hukum, yakni Kabareskrim, Jampidum, dan Dirjen Imigrasi terkait kasus buronan Joko Tjandra. Sebab, surat izin rapat gabungan itu masih tertahan di meja Wakil Ketua DPR bidang Korpolkam, Azis Syamsuddin.

Ketua Komisi III DPR, Herman Herry mengatakan, surat izin untuk menggelar rapat dengar pendapat (RDP) pengawasan terhadap mitra kerja itu telah dikirim ke pimpinan DPR sejak Rabu (15/7/2020).

Menurutnya, surat izin untuk menggelar RDP saat masa reses itu dilayangkan setelah Komisi III DPR menerima dokumen berupa surat jalan buronan Joko Tjandra dari Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Selasa (14/7/2020).

"Tentunya kami menganggap kasus ini bersifat super urgent sehingga berdasarkan mekanisme Tatib DPR, kami harus meminta izin kepada pimpinan DPR," kata Herman, ketika dikonfirmasi wartawan, Jakarta, Jumat (17/7/2020).

Sayangnya, kata Herman, hingga saat ini surat tersebut tidak ditandatangani oleh Azis Syamsuddin sebagai Wakil Ketua DPR bidang Korpolkam. Sementara, Ketua DPR Puan Maharani sesungguhnya telah mengizinkan dan menyetujui rencana RDP yang rencananya digelar Selasa (21/7/2020).

"Sebagai informasi, Ketua DPR telah mengizinkan dan menyetujui rencana RDP tersebut pada masa reses hari Selasa depan. Maka dari itu, Ketua DPR mendisposisi izin tersebut kepada Wakil Pimpinan DPR bidang Korpolkam," kata Herman.

"Informasi terakhir dari sekretariat, surat tersebut tidak ditandatangai oleh Wakil Pimpinan DPR bidang Korpolkam disebabkan ada putusan bamus yang melarang RDP Pengawasan oleh Komisi pada masa reses. Sampai saat ini saya juga masih menunggu untuk melihat salinan putusan bamus tersebut," kata Herman.

Untuk diketahui, bedasarkan Pasal 310 Tatib DPR, segala surat keluar/surat undangan rapat harus ditanda tangani oleh salah seorang pimpinan DPR atau Sekjen DPR atas nama pimpinan DPR.

“Jadi pimpinan DPR membagi tanda tangan sesuai dengan bidang kerja masing-masing," terang Herman.

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, Komisi III DPR tetap berkomitmen untuk terus mengawasi aparat penegak hukum dalam penuntasan kasus buronan Djoko Tjandra. Ia memastikan, Komisi III tidak akan menunda-nunda pelaksanaan RDP tersebut.

"Sejak awal kami di Komisi III selalu berkomitmen mendukung kerja-kerja aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas. Maka dari itu, sejak awal Komisi III selalu concern terhadap kasus Joko Tjandra ini. Jadi sebaiknya teman-teman bisa bertanya ke Wakil Pimpinan DPR bidang Korpolkam terkait kepastian RDP ini," demikian Herman.***


wwwwww