DTKS Harus Diperbaiki, Bansos 2021 Terus Dikaji

JAKARTA - Pembaruan DTKS hingga saat ini belum maksimal dilakukan oleh pemda. Alhasil, rumusan kebijakan yang diluncurkan pun misalnya fasilitas bansos, tidak berjalan baik dan tidak tepat sasaran di lapangan.

Hal demikian diinformasikan oleh news.ddtc.co.id dalam kabar berjudul 'Sri Mulyani Minta Pemda Perbarui Data DTKS, Ini Alasannya' yang terbit Kamis (16/7/2020).

Kabar itu menyebut, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, "Perlu ada pemberian insentif atau warning kepada Pemda agar mereka meng-update data dari rumah tangga yang membutuhkan dukungan dan mereka bisa diidentifikasi dan datanya bisa ditingkatkan,".

Disebutkan, total anggaran perlindungan sosial pada program pemulihan ekonomi nasional mencapai Rp203,9 triliun. Hingga semester I/2020, realisasi dari anggaran perlindungan sosial tersebut baru 35,6% dari pagu sebesar Rp72,5 triliun.

Saat ini, pemerintah tengah mempertimbangkan untuk memperpanjang masa pemberian anggaran perlindungan sosial hingga Desember 2020 apabila pandemi Covid-19 hingga akhir tahun belum berakhir.

Bansos yang digelontorkan pemerintah saat ini juga terus dievaluasi. Selain itu, pemerintah juga tengah mengkaji bansos mana saja yang akan dilanjutkan penyalurannya pada 2021 mendatang.

"Saat ini dokumen RUU APBN 2021 sedang dibahas dan akan terus dibahas sampai Oktober mendatang, jadi masih ada waktu untuk melakukan evaluasi ini," ujar Sri Mulyani.***