Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Suami Jual Istri 2 Tahun Layani Threesome, Pelanggannya Ada Wanita, Begini Pengakuannya
Peristiwa
18 jam yang lalu
Suami Jual Istri 2 Tahun Layani Threesome, Pelanggannya Ada Wanita, Begini Pengakuannya
2
Terkait Skandal Djoko Tjandra, Kejagung Tangkap Jaksa Pinangki Selasa Malam
Nasional
16 jam yang lalu
Terkait Skandal Djoko Tjandra, Kejagung Tangkap Jaksa Pinangki Selasa Malam
3
Usai Disetubuhi, Tabrani Bunuh dan Bakar Istrinya, Hasanah, Ini Penyebabnya
Peristiwa
15 jam yang lalu
Usai Disetubuhi, Tabrani Bunuh dan Bakar Istrinya, Hasanah, Ini Penyebabnya
4
Jaksa Pinangki Diduga Terima Suap dari Djoko Tjandra Rp7 Miliar
Nasional
16 jam yang lalu
Jaksa Pinangki Diduga Terima Suap dari Djoko Tjandra Rp7 Miliar
5
Calon Wagub Sumbar Usungan Gerindra Jadi Tersangka
Hukum
19 jam yang lalu
Calon Wagub Sumbar Usungan Gerindra Jadi Tersangka
6
Kejagung Punya Cukup Alat Bukti Tetapkan Jaksa Pinangki Sebagai Tersangka
Nasional
18 jam yang lalu
Kejagung Punya Cukup Alat Bukti Tetapkan Jaksa Pinangki Sebagai Tersangka
Home  /  Berita  /  Nasional

DTKS Harus Diperbaiki, Bansos 2021 Terus Dikaji

DTKS Harus Diperbaiki, Bansos 2021 Terus Dikaji
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani. (Foto: Ist./Dok. Medcom.id)
Minggu, 19 Juli 2020 13:31 WIB
JAKARTA - Pembaruan DTKS hingga saat ini belum maksimal dilakukan oleh pemda. Alhasil, rumusan kebijakan yang diluncurkan pun misalnya fasilitas bansos, tidak berjalan baik dan tidak tepat sasaran di lapangan.

Hal demikian diinformasikan oleh news.ddtc.co.id dalam kabar berjudul 'Sri Mulyani Minta Pemda Perbarui Data DTKS, Ini Alasannya' yang terbit Kamis (16/7/2020).

Kabar itu menyebut, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, "Perlu ada pemberian insentif atau warning kepada Pemda agar mereka meng-update data dari rumah tangga yang membutuhkan dukungan dan mereka bisa diidentifikasi dan datanya bisa ditingkatkan,".

Disebutkan, total anggaran perlindungan sosial pada program pemulihan ekonomi nasional mencapai Rp203,9 triliun. Hingga semester I/2020, realisasi dari anggaran perlindungan sosial tersebut baru 35,6% dari pagu sebesar Rp72,5 triliun.

Saat ini, pemerintah tengah mempertimbangkan untuk memperpanjang masa pemberian anggaran perlindungan sosial hingga Desember 2020 apabila pandemi Covid-19 hingga akhir tahun belum berakhir.

Bansos yang digelontorkan pemerintah saat ini juga terus dievaluasi. Selain itu, pemerintah juga tengah mengkaji bansos mana saja yang akan dilanjutkan penyalurannya pada 2021 mendatang.

"Saat ini dokumen RUU APBN 2021 sedang dibahas dan akan terus dibahas sampai Oktober mendatang, jadi masih ada waktu untuk melakukan evaluasi ini," ujar Sri Mulyani.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Ekonomi, Nasional, DKI Jakarta

wwwwww