Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Suami Jual Istri 2 Tahun Layani Threesome, Pelanggannya Ada Wanita, Begini Pengakuannya
Peristiwa
18 jam yang lalu
Suami Jual Istri 2 Tahun Layani Threesome, Pelanggannya Ada Wanita, Begini Pengakuannya
2
Terkait Skandal Djoko Tjandra, Kejagung Tangkap Jaksa Pinangki Selasa Malam
Nasional
17 jam yang lalu
Terkait Skandal Djoko Tjandra, Kejagung Tangkap Jaksa Pinangki Selasa Malam
3
Usai Disetubuhi, Tabrani Bunuh dan Bakar Istrinya, Hasanah, Ini Penyebabnya
Peristiwa
16 jam yang lalu
Usai Disetubuhi, Tabrani Bunuh dan Bakar Istrinya, Hasanah, Ini Penyebabnya
4
Jaksa Pinangki Diduga Terima Suap dari Djoko Tjandra Rp7 Miliar
Nasional
17 jam yang lalu
Jaksa Pinangki Diduga Terima Suap dari Djoko Tjandra Rp7 Miliar
5
Calon Wagub Sumbar Usungan Gerindra Jadi Tersangka
Hukum
20 jam yang lalu
Calon Wagub Sumbar Usungan Gerindra Jadi Tersangka
6
Kejagung Punya Cukup Alat Bukti Tetapkan Jaksa Pinangki Sebagai Tersangka
Nasional
19 jam yang lalu
Kejagung Punya Cukup Alat Bukti Tetapkan Jaksa Pinangki Sebagai Tersangka
Home  /  Berita  /  Hukum

Laporkan Aziz Syamsudin ke MKD, MAKI Dorong Pansus Djoko Tjandra

Laporkan Aziz Syamsudin ke MKD, MAKI Dorong Pansus Djoko Tjandra
Selasa, 21 Juli 2020 12:01 WIB
JAKARTA - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, melaporkan Wakil Ketua DPR RI, Aziz Syamsudin ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI atas dugaan menghalangi-halangi kerja anggota DPR.

"Ini kan Ketua (Ketua DPR RI, Puan Maharani) sudah mengizinkan, disposisi pada Wakil Ketua, tinggal menandatangani saja," kata Boyamin di lobi Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2020).

"Harapan saya kan ada Pansus untuk menelusuri lebih jauh lagi, ya bagaimana mau terbentuk Pansus kalau RDP saja tidak bisa dilaksanakan," imbuh Boyamin.

Sebelumnya, berbagai pemberitaan menyebut Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPR RI dengan mitra kerja terkait kasus Djoko Tjandra tak bisa digelar lantaran belum ada izin dari Aziz Syamsudin. DPR yang saat ini tengah dalam masa reses, disebut jadi alasan tak bisa digelarnya RDP.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Hukum, Pemerintahan, Nasional, DPR RI, GoNews Group, DKI Jakarta

wwwwww