Ekonomi Anjlok, Wakil Ketua MPR: Bukti Kebijakan Pemerintah Tak Efektif

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) resmi merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan II-2020 pada Rabu, (5/8/2020). Dalam rilis resminya, BPS menyebutkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia terkontraksi hingga -5,32% (YoY).

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan langkah ekonomi yang diambil oleh Pemerintah. Pasalnya, kontraksi hingga -5,32% ini merupakan kontraksi terdalam sejak tahun 1999. “Kondisi ini menunjukkan kurang efektifnya berbagai langkah ekonomi Pemerintah di masa Pandemi Covid-19”, ungkap Syarief.

Dua kontraksi berturut-turut ini, membuat Indonesia masuk ke dalam fase resesi teknikal. Pasalnya, PDB Indonesia pada kuartal I-2020 mencatatkan -2,41% secara quarter to quarter (QoQ). “Kondisi ini menjadi awal mula resesi yang sesungguhnya jika kebijakan Pemerintah tidak mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Triwulan III-2020 mendatang”, jelasnya.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini pun menegaskan bahwa kondisi ini sangat berbahaya bagi perekonomian Indonesia. Apalagi, sektor-sektor yang paling anjlok pertumbuhan PDB-nya adalah sektor yang banyak berhubungan dengan investasi. Semisal, konstruksi (5,39%), industri pengolahan (-6,19%), dan pertambangan (-2,2%). “Kondisi ini akan membuat investor berpikir kembali untuk berinvestasi di Indonesia”, ungkap Syarief Hasan.

Ia mendorong Pemerintah untuk melakukan intervensi kebijakan agar kondisi ini tidak berlanjut di Triwulan III 2020. Menurutnya, untuk menguatkan kembali ekonomi maka kebijakan ekonomi yang diambil tidak boleh kebijakan jangka pendek. Pemerintah perlu  menggalakkan kembali MP3EI (Master Plan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia) yang telah terbukti menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 6% di masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Apalagi, berdasarkan rilis dari BPS, pertanian merupakan satu-satunya sektor yang masih bertumbuh meski memang mengalami penurunan. Hal ini sejalan dengan MP3EI yang memberikan perhatian besar terhadap potensi pertanian di dua koridor yakni koridor Sulawesi dan koridor Maluku-Papua.

“Seandainya, sejak awal MP3EI dijalankan maka koridor Sulawesi dan Maluku-Papua mampu tetap bertumbuh dan mengimbangi wilayah yang lain sehingga ekonomi tidak anjlok, begitu pula stimulus kepada UMKM seharusnya lebih besar dan lebih cepat dilaksanakan," ujarnya. 

Menurutnya, MP3EI dapat menjadi jalan keluar bagi perekonomian Indonesia. “Pengembangan daerah/koridor berdasarkan potensi masing-masing daerah menjadi kuncinya. MP3EI juga akan mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia, tak hanya di Jawa. Apalagi terbukti, daerah Timur Indonesia, khususnya koridor Maluku-Papua menjadi satu-satunya koridor yang tidak mengalami minus dalam pertumbuhan ekonomi. Sudah saatnya, Indonesia memiliki blueprint ekonomi yakni MP3EI. Sayangnya, Presiden Jokowi membatalkan Program MP3EI ini," tegasnya.  ***