Jokowi Bilang Pemerintah Tak Main-main Berantas Korupsi, Giliran ICW yang Kaget

JAKARTA - ICW mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan pemerintah tak pernah main-main untuk memberantas korupsi. ICW kemudian menyoroti beberapa peristiwa terkait revisi UU KPK, hingga kasus penyiraman air keras Novel Baswedan.

"ICW cukup tercengang dan kaget mendengar pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di DPR yang mengatakan bahwa 'Pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi'. Sebab, sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak pernah terbukti berpihak pada sektor pemberantasan korupsi," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, dalam keterangannya, Jumat (14/8/2020).

"Maka dari itu, penting bagi ICW untuk mengingatkan beliau bahwa salah satu pihak yang menciptakan situasi suram pada pemberantasan korupsi adalah pemerintah itu sendiri," sambungnya.

Adapun beberapa contoh pemerintah dinilai tidak berpihak pada pemberantasan korupsi misalnya ketidakjelasan penuntasan kasus penyiraman air keras penyidik KPK Novel Baswedan, pemilihan Ketua KPK yang pada prosesnya banyak disoroti sejumlah pihak, memberikan grasi kepada koruptor, serta merevisi UU KPK. ICW mengaku kecewa hingga akhirnya tidak ada Perppu UU KPK yang awalnya ditunggu masyarakat.

"Mulai dari memilih Ketua KPK yang memiliki persoalan serius, memberikan grasi kepada koruptor, ketidakjelasan penuntasan kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan, sampai pada akhirnya merevisi UU KPK. Narasi janji yang sempat diucapkan oleh Presiden terkait dengan PerPPU KPK pun faktanya hanya omong kosong belaka," ujar Kurnia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sambutan dalam Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD. Dalam pidatonya, ia mengatakan pemerintah tak pernah main-main untuk memberantas korupsi.

"Pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi," ujar Jokowi dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD yang disiarkan saluran YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (14/8).

Upaya pencegahan korupsi, kata Jokowi, terus ditingkatkan melalui tata kelola yang transparan dan efisien. Jokowi mengatakan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

"Penegakan nilai-nilai demokrasi juga tidak bisa ditawar. Demokrasi harus tetap berjalan dengan baik, tanpa mengganggu kecepatan kerja dan kepastian hukum, serta budaya adiluhung bangsa Indonesia," kata Jokowi.***