Bagaimana Pandangan Giring terhadap Kebijakan Penanggulangan Pandemi Covid-19?

JAKARTA – Plt Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Giring Ganesha, kembali menegaskan niatannya untuk mencalonkan diri sebagai Calon Presiden (Capres) 2024.

Melalui sebuah konferensi pers virtual pada Rabu (26/8/2020), Giring menegaskan bahwa dirinya telah yakin 1 Juta persen atas niatannya tersebut.

Permintaan restu kepada Orang Tua dan Mertuanya, juga sudah dilakukan. Untuk kedua kalinya restu diminta Giring pada 23 Agustus, sehari sebelum deklarasi rencana pencalonan sebagai Capres 2024 digelar di Jakarta pada 24 Agustus 2020.

Ia menegaskan bahwa rencana pencalonan dirinya sebagai Capres 2024 bukan sebatas apa yang diistilahkan sebagai upaya tes pasar ataupun cek ombak. Ini, adalah langkah politik serius yang nyata dilakukan PSI untuk mempersiapkan diri dalam kontestasi Pilpres 2024.

Semangatnya, adalah merubah cara-cara lama untuk menjawab tantangan masa depan, khususnya bagi anak-anak muda yang akan menjadi sebagian besar insan pemilih di tahun 2024.

Serangkaian dengan upaya politik menuju 2024, PSI juga tengah berfokus pada gelaran Pilkada 2020. Bicara soal Koalisi 2024, Giring yang tampil dalam konferensi pers bersama istrinya dengan busana seragam putih-putih (ID Color kampanye Jokowi Maruf di Pilpres 2019, red), menyatakan kecondongan lebih partainya pada partai di barisan pemerintah saat ini.

Dengan berbagai persiapan yang tak semuanya diungkap detail ke publik, bagaimana sebetulnya kapasitas Giring sebagai bakal calon Presiden RI? Ini menjadi diskursus warga, setidaknya yang didengar GoNews.co di sebuah warung makan persis di seberang gerbang akses keluar-masuk kendaraan roda empat ke Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (24/8/2020) sore.

"Bagaimana penilaian Bro Balon Capres, terhadap Kebijakan pemerintah dalam penanggulangan Pandemi saat ini?” Pertayaan GoNews.co untuk menjawab keingintahuan warga soal kapasitas Giring sebagai Presiden nanti yang ditangannya lah berbagai kebijakan eksekutif dibuat.

Belum sempat mendapat jawaban, moderator acara menyatakan, bahwa pertanyaan sebaiknya fokus pada pencapresan Giring.

Sebagai pengingat, Pandemi Covid-19 masih melanda Negara Republik Indonesia. Analisa rentang waktu 10 tahun pun, sempat mengemuka dalam sebuah webinar Persatuan Purnawirawan AD (PPAD), Rabu (12/8/2020) lalu. Banner webinar menerangkan bahwa dua dari empat narasumber adalah Mayjen TNI Purn. Sudrajat (Mantan Dubes RRI untuk RRC), dan Dr. Imron Cotan Siregar (Mantan Dubes RI untuk Australia dan RRC). Hadir juga Mayjen Purn. TNI Daniel Tjen. Perwakilan Badan Intelijen Strategis (BAIS) bahkan sempat mengajukan pada narsum ihwal langkah apa yang tepat untuk dilakukan.

Pemerintah sebagaimana diketahui, telah menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) 1/2020 yang menjadi landasan kebijakan penanggulangan Pandemi Covid-19. Tapi Perppu itu, masih dinilai sebagian Legislator tak cukup berhasil menanggulangi pandemi. Masih tingginya akan kasus positif covid-19 dan melebarnya defisit anggaran negara sementara serapan belum juga optimal, menjadi indikator. Belum lagi, jika bicara perdebatan soal resesi.

Baca Juga: Perppu 1/2020 Sudah 'Powerfull', Anis Pertanyakan Rencana Perppu Baru

Perppu itu juga disebut mengatur soal gelaran Pilkada 2020. Meski dibuka opsi penundaan Pilkada sehingga Kepala Daerah yang habis masa jabatannya digantikan sementara oleh Plt, belum ada kepastian teranyar Pilkada 2020 dipastikan lanjut, ditunda, atau digelar sebatas di Daerah Aman Covid-19.

Dan jika tetap digelar pada Desember 2020, menurut Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fachrul Razi, Pilkada 2020 hanya akan menjadi ajang demokrasi elitis, bukan demokrasi bagi rakyat pemilih. Resiko penularan Covid-19 jelas menjadi ancaman yang patut diperhitungkan, lantaran mengemuka juga fakta bahwa bahkan ada petugas-petugas pencoklitan yang enggan di-rapid test.

"Mari kita berpikir ulang lah! Ini masih ada waktu bagi kita menyelamatkan 105 juta nyawa rakyat Indonesia yang hari ini terancam. Dan negara terlibat di situ untuk mengcovidkan mereka," kata Fachrur, Senin (24/8/2020).

Baca Juga: Ketika Legislator Tertegun Senator Minta Pilkada 2020 Ditunda

Penanggulangan Pandemi, diyakini berbagai elit harus mengedepankan penanganan kesehatan, sehingga ekonomi bisa kembali tumbuh. Tapi anggaran riset pun, masih jauh lebih kecil bahkan jika dibandingkan dengan anggaran untuk Influencer pendukung program pemerintah.

Baca Juga: Ketimbang Bayar Influencer Rp90an Miliar Pemerintah Didorong Dukung Media Massa

Berkelindan dengan pentingnya riset, Indonesia kini terlibat kerjasama vaksin dengan Cinovac, China, baik dari sisi bahan baku vaksin maupun transfer pengetahuan. Sementara Eijkman, menyatakan mampu menghasilkan vaksin lokal sendiri hanya dengan anggaran sebesar Rp10 miliar rupiah.

Baca Juga: Segini Anggaran yang Dibutuhkan Eijkman untuk Kembangkan Vaksin

Kedaulatan Vaksin, adalah hal penting sebagaimana diungkap Legislator fraksi PKS, Anis Byarwati dalam sebuah peryataan, 23 Juli 2020 lalu, kebijakan pemerintah diharap turut mendukung hal tersebut.***

Baca Juga: Kedaulatan Vaksin: Legislator Tekankan Pentingnya Dukungan Penelitian dan Produksi Vaksin Lokal