Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Sempat Dikira Hoaks, Kasus Anak yang Dibuang Ibu di Jalanan di Riau Sudah Ditangani Polisi
Peristiwa
18 jam yang lalu
Sempat Dikira Hoaks, Kasus Anak yang Dibuang Ibu di Jalanan di Riau Sudah Ditangani Polisi
2
Cerita Viral Anak Dibuang Dengan Sepucuk Surat, Orangtua Cabut Kuku Tangan Anak Pakai Tang
Peristiwa
18 jam yang lalu
Cerita Viral Anak Dibuang Dengan Sepucuk Surat, Orangtua Cabut Kuku Tangan Anak Pakai Tang
3
Hingga 27 September, Kematian Akibat Covid-19 Lebih 1 Juta Orang, Total Terinfeksi 33.018.877
Kesehatan
24 jam yang lalu
Hingga 27 September, Kematian Akibat Covid-19 Lebih 1 Juta Orang, Total Terinfeksi 33.018.877
4
Tim Satgas Penanganan Covid-19 Punya Manfaat Ganda
Sepakbola
22 jam yang lalu
Tim Satgas Penanganan Covid-19 Punya Manfaat Ganda
5
Persib Bandung Putuskan Tinggal di Yogyakarta
Sepakbola
22 jam yang lalu
Persib Bandung Putuskan Tinggal di Yogyakarta
6
Edarkan Uang Palsu, Mantan Kepala Dinas Pendidikan Ditangkap Polisi
Peristiwa
23 jam yang lalu
Edarkan Uang Palsu, Mantan Kepala Dinas Pendidikan Ditangkap Polisi
Home  /  Berita  /  Politik

UU Corona Jangan Dijadikan Kesempatan Emas Menambah Utang Baru

UU Corona Jangan Dijadikan Kesempatan Emas Menambah Utang Baru
Rabu, 26 Agustus 2020 15:12 WIB
JAKARTA - Fleksibilitas pelonggaan defisit anggaran APBN di atas 3 persen yang diakomodasi UU 2/2020 atau UU Corona jangan dijadikan sebagai kesempatan emas bagi pemerintah untuk menambah utang baru.

Begitu tegas anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PAN, Jon Erizal menanggapi nota keuangan RAPBN 2021 yang menyebutkan bahwa defisit anggaran mencapai 5,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Apalagi rasio utang pemerintah terhadap PDB sudah menembus batas psikologis 30 persen menjadi 32,67 persen per Juni 2020," kata Jon di gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (25/8) kemarin.

Fraksi PAN, lanjut Jon, telah mencermati bahwa asumsi pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak tahun 2021 terlalu optimis.

"Cenderung 'over optimistic', maka defisit APBN pun masih berpotensi kembali bertambah pada perjalanan tahun 2021," ujarnya.

"Oleh karena itu, Fraksi PAN mendesak pemerintah untuk mencari sumber pendapatan negara baru yang sejalan dengan peningkatan efisiensi anggaran," katanya.

PAN juga mengingatkan pemerintah untuk berkomitmen melakukan normalisasi defisit fiskal hingga kembali ke angka maksimal 3 persen pada tahun 202 sesua amanat UU 2/2020.

"Dengan demikian, kepercayaan pasar dan publik terhadap kredibilitas pemerintah tetap terjaga seiring dengan kebijakan anggaran yang menerapkan disiplin fiskal yang prudent dan terukur," tutupnya.***

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:Peristiwa, Pemerintahan, Politik, DPR RI, DKI Jakarta

wwwwww